UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA (5) TAHUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN)

M. HENDRIYANTO, NIM. 13350094 (2017) UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA (5) TAHUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA (5) TAHUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN)) 13350094_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (UPAYA PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA (5) TAHUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN)) 13350094_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Seorang laki-laki pada umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat dari wanita, hal ini yang menjadikan seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarganya, dan setiap pemimpin pasti mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Salah satu tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan keluarga, yang disebut sebagai nafkah. Hal tersebut juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi hal tersebut menjadi permasalahan jika suami melakukan tindak pidana yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut menurut hukum yang berlaku di Negara ini, apabila telah diadili dan diputuskan oleh pengadilan, maka suami tersebut wajib menjalani masa pidana yang telah ditentukan, maka bagi seorang suami narapidana segala tindakannya akan sangat terbatasi oleh hukuman yang sedang dijalaninya, namun di sisi lain dalam kehidupan berkeluarga, seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, selama seorang istri tersebut tidak membangkang. Oleh karena itu dengan keadaan seorang suami yang sangat terbatasi dalam tingkah lakunya, bagaimanakah kewajiban nafkah suami tersebut menurut tinjauan hukum Islam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa jika perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (5) tahun atau lebih, hal ini menjadikan bahwa salah satu pihak pada dasarnya tidak bisa melakukan perceraian dengan alasan salah satu pihak dipenjara jika suami mendapat hukuman pidana kurang dari lima (5) tahun. Sehingga dapat disimpulkan jika pernikahan masih berjalan, maka hukum kewajiban nafkah suami juga tetap wajib. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Dalam penulisan skripsi ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif, Dengan perolehan data melalui wawancara terhadap random sampel suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun, beragama Islam, dan sudah berkeluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Melalui pendekatan Normatif-Yuridis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya atau cara pemenuhan nafkahnya suami berstatus terpidana di bawah lima tahun sekaligus melakukan tinjauan hukum Islam terhadap upaya pelaksanaan nafkah suami terpidana tersebut. Upaya yang dilakukan suami narapidana adalah diawali dengan keinginan yang kuat dalam pemenuhan kewajibannya sebagai seorang suami melalui harta atau benda yang ditinggalkannya dan pekerjaan atau usaha yang masih berjalan di luar lembaga pemasyarakatan. Penelitian di dalam skripsi ini dapat disimpulkan berdasarkan hukum Islam, bahwa upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah suami di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman tersebut sejalan dengan hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item