PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI DALAMPERJANnANPENGANGKUTANPAKETBARANG PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA TAHUN2005

NOVBRIANNE ARTANINGTYAS, NIM. 0238.1353-01 (2005) PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI DALAMPERJANnANPENGANGKUTANPAKETBARANG PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA TAHUN2005. Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.

Preview	Text (PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI DALAMPERJANnANPENGANGKUTANPAKETBARANG PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA TAHUN2005) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI DALAMPERJANnANPENGANGKUTANPAKETBARANG PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA TAHUN 2005) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pengangkutan pada dasarnya merupakan akad yang pihak-pihaknya mengadakan perjanjian dan mengikat satu sama lain. Perjanjian pengangkutan paket barang pada dasamya bedsi kesediaan pengangkut untuk J.nengirimkan dan menyampaikan kiriman barang sampai ke tempat tujuan dan kesediaan pihak pengirim barang untuk membayar biaya pengiriman tersebut. Pembayaran ongkos kirim dalam perjanjian pengangkutan paket barang selalu dibebankan pada pengirim, tetapi dewasa ini dalam prakteknya banyak juga pembayaran ongkos kirim yang dibebankan kepada penerima. Jika penerima melakukan wanprestasi, yaitu menolak me.1nbayar biaya angkutan maka pengangkut akan menahan barang tersebut selama biaya angkutan itu belurn dibayar oleh penerima. Penelitian Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan paket barang pada PT. Dharma Bandar Mandala (DBM). Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan menurut perspektif hukmn Islam. Hal lni dHak.ukan karena pelaksanaan hak retensi secara teori tidak sesuai dengan undang-undang, Pasal493 ayat 1 KUHD. Pengangkut tidak memiHki hak retensi terhadap barang­ barang angkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. DBM selaku pihak pengangkut telah melakukan hak retensi, yaitu menahan barang-barang angkutan. Selain itu penerima juga dapat menuntut pengangkut ke PengadHan atas penahanan barang yang dilakukan, karena penganglmt tidak memiliki hak retensi terhadap barang-barang angkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatit yang dalam hal ini penyusun mengg-unakan teks-teks al-Qur' an dan kaidah-kaidah fiqh untuk menjawab pokok masalah penelitian. Berdasarkan hasH observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak retensi yang dilakukan oleh PT. DBM ini karena adanya wanprestasi oleh pihak penerima barang angkutan yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar ongkos atau upah angkutan. Masalah ini diselesaikan dengan cara musyawarah, damai dad kedua belah pihak. Selain menahan barang, pengangk-ut dapat juga membatalkan perjanjian dengan mengirim kembali barang-barang ke tempat asal dan pihak yang bersangkutan hams membayar biaya pemeliharaan atas barang selama di tangan pengangkut. Dari hasH analisis hukum Islam, pengangkutan termasuk dalam ijiirah. Ajir berhak menahan barang dengan maksud agar upah pekerjaannya dipenuhi dengan ketentuanjika dalam pe1janjian ada syarat pembayaran upah dengan tunaL Pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan PT. DBM dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha maksimal PT. DBM dalam menyampaikan amanah m1tuk melakukan pengiriman barang. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan hak retensi pada PT. DBM adalah penahanan yang dilakukan merupakan upaya inisiatif damai, berupa pelm: asan upah angkutan yang diingkari oleh pihak penerima tanpa melalui pengadilan yang memakan banyak waktu maupun biaya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item