FATWA MUI TENTANG PELARANGAN ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)

Habib Sukron - NIM : 02 511146, (2009) FATWA MUI TENTANG PELARANGAN ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract

ABSTRAK Keberadaan al-Qiyadah al-Islamiyah sebagai aliran keagamaan di Indonesia mengundang perdebatan bahkan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Sebagian umat Islam menganggap bahwa aliran tersebut sesat serta bereaksi sangat keras karena ajaran-ajarannya dianggap bertentangan dengan aqidah Islam seperti mengakui nabi baru, tidak wajibnya umat Islam melakukan shalat lima waktu serta tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa, tetapi sebagian umat Islam lainnya –meskipun menganggap kurang tepat tidak bereaksi dengan keberadaan aliran alqiyadah al-Islamiyah tersebut. Salah satu lembaga yang sangat bereaksi keras terhadap aliran tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI kemudian bereaksi keras dengan memberikan fatwa sesat serta meminta negara untuk ikut serta membubarkan aliran tersebut. Langkah yang diambil oleh MUI tersebut juga menimbulkan kontroversi. Sebagian umat Islam mendukung langkah yang diambil oleh MUI, tetapi sebagian yang lain menolaknya. Menurut kelompok yang kontra, langkah yang diambil oleh MUI tersebut bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara karena Indonesia adalah negara berideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 bukan negara Islam. Dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945 dinyatakan, bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya resistensi negara atau pihak manapun. Langkah yang diambil oleh MUI dianggap oleh sebaian umat Islam bertentangan dengan konstitusi, karena telah melibatkan pemerintah dalam urusan agama. Melihat latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana otoritas fatwa MUI tentang aliran al-Qiyadah al-Islamiyah ditinjau dari it self maupun out of self menurut Khaled Abou El-Fadl. Sebagai salah satu lembaga yang dihuni oleh para Ulama'Indonesia, mestinya MUI mempunyai otoritas fatwa, tetapi persoalannya kemudian adalah apakah fatwa tersebut harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia? Inilah yang menjadi pokok persoalan yang igin penyusun kupas secara lebih mendalam. Untuk menjawab persoalan di atas, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hermeneutika, yakni mendekati fatwa sesat MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dengan menggunakan teori hermeneutikanya khaled M. Abou El-Fadl. Penyusun menggunakan metode analisis induktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang Fatwa sesat MUI terhadap ajaran aliran al-Qiyadah al-Islamiyah, kemudian menuju pada pengetahuan/kesimpulan yang bersifat umum. Setelah melakukan pengkajian, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara it self fatwa MUI terhadap aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dapat dibenarkan karena MUI adalah lembaga perkumpulan Ulama’yang mempunyai otoritas untuk memberikan fatwa keagamaan terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun secara out of self, MUI tidak mempunyai otoritas untuk memaksakan ketetapan fatwanya kepada seluruh umat Islam Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item