PANDANGAN KEPALA-KEPALA KUA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

ABDUR ROHIM, NIM. 14350032 (2018) PANDANGAN KEPALA-KEPALA KUA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PANDANGAN KEPALA-KEPALA KUA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN) 14350032_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PANDANGAN KEPALA-KEPALA KUA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN) 14350032_BAB-II_BAB-IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami istri yang digunakan sebagai pemenuhan kehidupan bersama dalam keluarga diluar kewajiban suami terhadap istri yaitu pemberian nafkah. Pembagian harta bersama dalam perceraian akan diperoleh satu per dua bagi masing-masing suami istri, kecuali bila terdapat pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Setelah diputusnya uji materi UU terhadap UUD dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Namun dengan diputuskannya perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, maka akan sangat dimungkinkan pembuatan perjanjian ini dapat menjadi celah dalam penyalahgunaan pembuatan perjanjian ketika yang mengesahkan langsung oleh Notaris maupun PPN. Perjanjian perkawinan merupakan hal yang sensitif karena tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dari keadaan demikian, maka bagaimana pandangan Kepala-Kepala KUA Kota Yogyakarta dengan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015? Lantas kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kepala-Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di empat belas KUA Kota Yogyakarta. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis. Sumber data primer penelitian diperoleh dari pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta dengan mengacu pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sedangkan sumber data sekunder berupa literatur, jurnal, atau buku terkait dengan penelitian. Analisis yang digunakan adalah induktif dengan pemerolehan data dari wawancara terhadap empat belas KUA Kota Yogyakarta terkait dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Pandangan empat belas Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok tersebut ada yang setuju dan mendukung, tidak setuju, dan mengkhususkan putusan MK untuk perkawinan campuran. Dari ketiga kelompok pandangan Kepala KUA tersebut yang lebih maṣlaḥah adalah pandangan yang mengkhususkan perluasan makna ini bagi pasangan perkawinan campuran. Lebih maṣlaḥah perluasan ini untuk perkawinan campuran karena akan menjadi terlindungi hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dengan pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Selain akan mendatangkan maṣlaḥah dalam harta, pandangan tersebut dapat mencegah perkawinan bukan campuran dengan mudah membuat perjanjian melalui notaris. Pengkhususan bagi perkawinan campuran juga menolak sifat materialisme sehingga lembaga perkawinan maupun akad perkawinan tersebut tidak hanya sebagai perjanjian keperdataan semata. Oleh karena itu, pandangan ini selain mengandung kemanfaatan juga menolak kerusakan sesuai dengan konsep maṣlaḥah. Kata kunci: Perjanjian perkawinan, PPN, dan putusan Mahkamah Konstitusi

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item