KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014

MUHAMMAD HUSNUNNADA, NIM. 11370072 (2018) KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014) 11370072_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014) 11370072_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal, mendesak dan berdampak bahaya dalam menata kehidupan kenegaraan, dengan istilah lain Negara dalam kondisi darurat. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945 ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pada masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karenanya, dalam hal ini penyusun tertarik untuk meneliti keadaan darurat Negara seperti apa yang terjadi dibalik pembentukan perpu nomor 1tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berupa buku, artikel, internet ataupun literatur lainnya. Tulisan ini menganalisin mengenai keadaan darurat ditinjau dari teori perundangan beserta pendekatan menggunakan kaidahkaidah hukum islam. Berdasarkan data-data yang di atas dapat disimpulkan bahwa Kriteria keadaan darurat (state of emergency) adalah dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Keadaan darurat (state of emergency) di Indonesia dia atur dalam Pasal 22 UUD 1945, menjelasakan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat objektif, namun syarat tersebut sepenuhnya menjadi subjektif atas dasar penilaian Presiden apakah kondisi negara berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk ditetapkanya Perpu.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item