PENYEDERHANAAN SISTEM MULTI-PARTAI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

ABDUL HAKIM, NIM. 13370058 (2018) PENYEDERHANAAN SISTEM MULTI-PARTAI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENYEDERHANAAN SISTEM MULTI-PARTAI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH) 13370058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PENYEDERHANAAN SISTEM MULTI-PARTAI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH) 13370058_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Sistem multi partai yang diikuti sistem presidensil berpotensi melahirkan sistem minoritas manakala presiden tidak dapat menguasai suara mayoritas di parlemen. Seringkali sistem presidensil dengan sistem multi partai terjebak pada pemerintahan terbelah(dived government) antara legislatif dan ekskutif. Oleh karena itu, koalisi politik menjadi tak terhindarkan dan menjadi kebutuhan bagi pemerintah yang kuat dan efektif. Problematika itu sendiri menjadi dilematika sendiri bagi pembagunan presidensil di Indonesia dengan mengunakan sistem multi partai.Penelitian ini membahas penyederhanaam sistem multi partai Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilahan umum dalam persepektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini membahas upaya penyederhanaan partai politik melalui Undang- undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikaji melalui siyah syar'iyyah dan politik hukum. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif merupakan penelitian pustaka dengan mengunakan pedekatam yuridis normatif dan pendekatan kasus. Bahan –bahan yang terkumpul akan disistemasi dan dianalisis diskriptif kualitatif beradasarkan prinsip-prinsip teori hukum untuk menghasilakan jawaban terhadap persoalan-persoalan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa penyederhanaan partai politik dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 dalam persepekif siyasah syar'iyyah sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyyah. UU No. 7 Tahun 2017 berupaya memperketat partai politik yang ingin masuk ke parlemen sehingga tidak semua partai politik bisa masuk ke parlemen. Selama ini sistem multi partai dengan diikuti dengan sistem presidensil sering terjadi instabiltas pemerintahan sehingga jalan pemerintah sering terhambat. Dengan ada permaslaah sistem multi partai tersebut, ada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilahan umum sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyyah. Menurut perspektif siyasah sendri sebuah pemerintahan itu pengaturan harus untuk kemaslahan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara. Kebijakan pemerintah yang diambil harus mengacu kepada kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai- nilai agama. Dengan begitu UU No. 7 Tahun 2017 tetang pemilu umum sudah tepat dalam menjadi solusi peyenderhaan partai politik secara tidak langsung untuk akan menyederhanakan partai politik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item