KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)

SYAIFUL ARRAUFA PURBA, NIM. 14370024 (2018) KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)) 14370024_BAB -I , BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (KASUS RELOKASI KAMPUNG PULO DKI JAKARTA)) 14370024_BAB II , BAB III DAN BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bertujuan untuk menertibkan pemukiman kota. Disebabkan karena pemukiman kota terlihat kumuh dan sering terkena kebanjiran di area pemukiman warga yang tinggal di kawasan kampung pulo. Kawasan kampung pulo kelurahan melayu merupakan tempat rawan yang sering terkena kebanjiran. Dengan kata lain pemerintah berkeinginan untuk menertibkan area tersebut. Untuk dijadikan sebagai pelebaran sungai dan jalan. Disisi lain pemerintah juga berinisiatif melakukan penggusuran di pemukiman warga, yang tinggal di area kampung pulo. Hal ini menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut dengan adanya kebijakan yang dilakukan, dari sudut pandang kebijakan publik dan kemaslahatan bagi warga yang terdampak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis Normatif. Menggambarkan kondisi, situasi, yang tertuang dalam data yang diperoleh dari Kebijakan Relokasi Pemerintah DKI Jakarta (Kasus Relokasi Kampung Pulo DKI Jakarta). Analisis data yang digunakan adalah deskriftif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunkan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta belum efektif dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini dapat dilihat bahwa, tahapan-tahapan dari kebijakan yang dilakukan belum sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Sehingga mengakibatkan masyarakat yang tinggal di pemukiman terdampak menjadi termaginalisasikan. Begitu juga dengan prekonomian dari warga yang tinggal di rusun. Sebagian mengalami kemrosotan akibat dari adanya pembayaran rusun hingga menunggak serta budaya dan perubahan stuctur sosial yang berbeda. Bahkan belum menjadi kemaslahatan bagi warga yang tinggal di area rusun. Dari hasil kebijakan itu juga, musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah hanya 1 kali dalam pertemuan dan diputuskan dengan cara sepihak. Itulah sebabnya warga untuk tetap tinggal di pemukiman yang lama dibandingkan menetap dirusun. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penyusun menambahkan perlu adanya pertimbangan dalam melakukan suatu kebijakan tersebut. Berupa persiapan yang sesuai dengan prosedur yang telah di atur. Dan sudah sepatutnya pemerintah DKI Jakarta lebih transfaran dengan cara, melakukan musyawarah/sosialisasi jauh hari bagi warga yang terdampak.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item