ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

LAILI FADLIYAH, NIM. 14340046 (2018) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN) 14340046_BAB 1 DAN BAB 5 DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN) 14340046_BAB 2 3 DAN 4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi pokok permohonan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini muncul ketika Gloria Natapradja Hamel batal menjadi PASKIBRAKA (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) di Istana Negara pada saat upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2016, karena diketahui memiliki paspor negara Perancis. Meskipun pada akhirnya, Gloria Natapradja Hamel dapat mengikuti upacara penurunan bendera pusaka atas izin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-filosofis. Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penolakan secara keseluruhan oleh majelis hakim dapat dikatakan sudah sesuai. Karena pasal a quo yang menjadi pokok permohonan merupakan aturan peralihan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Karena setelah dipahami, permohonan pemohon merupakan permohonan norma baru, jadi sudah melampaui wewenang Mahkamah Konstitusi apabila mengabulkan permohonan tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item