NAILI AZIZAH, NIM. 1620310110 (2018) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUUXIV/ 2016 TENTANG UJI MATERI TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY (KAJIAN TERHADAP POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUUXIV/ 2016 TENTANG UJI MATERI TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY (KAJIAN TERHADAP POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA))
1620310110_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview |
|
Text (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUUXIV/ 2016 TENTANG UJI MATERI TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY (KAJIAN TERHADAP POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA))
1620310110_BAB-II_SAMPAI_BAB-IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Abstract
Wacana mengenai pengangkatan pemimpin perempuan di Yogyakarta menjadi polemik baik bagi masyarakat Yogyakarta maupun bagi Undang-undang Keistimewaan. Karena dalam Undang-Undang Keistimewaan telah memuat pasal mengenai persyaratan calon Gubernur/ calon Wakil Gubernur yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m yang berisi “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”. Tidak sedikit masyarakat yang mengganggap bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang dasar dan demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan masyarakat untuk menghapus pasal tersebut, dan mengeluarkan Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan frasa istri dan anak dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif serta menguatkan dengan hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris historis (Statute Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen serta hasil dari wawancara kepada beberapa Ahli, baik tokoh agama maupun akademisi. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil penelitan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 sangat efektif untuk menjadi jalan tengah dan landasan bagi sistem yang diterapkan di Yogyakarta yaitu mengenai sistem dari pemerintah pusat berupa Undang-Undang Keitimewaan dan sistem di dalam internal keraton terkhusus untuk suksesi kepemimpinan harus menemui titik tengah dan kesinambungan antara keduanya, meskipun masalah suksesi kepemimpinan internal keraton adalah hak dari Sultan yang bertahta, maka dengan dikhayatinya keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta sebagai model dari desentralisai asimetris dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan frasa istri dan anak dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m serta gambaran mengenai pemimpin perempuan dalam rentang sejarah akan sangat efektif untuk menunjukan keistimewaan serta membuka wacana kepemimpinan perempuan sebagai momok yang seharusnya tidak menjadi hal yang tabu lagi di Yogyakarta
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., |
Uncontrolled Keywords: | Perempuan, Sultan, Keistimewaan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi |
Subjects: | Hukum Tata Negara |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam (S-2) > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI. |
Date Deposited: | 19 Mar 2019 10:20 |
Last Modified: | 19 Mar 2019 10:20 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33926 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
View Item |