KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2013-2016

MUHAMMAD FARKHAN ABDILLAH, NIM. 14370006 (2019) KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2013-2016. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2013-2016) 14370006_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERIODE 2013-2016) 14370006_BAB-II_SAMPAI_BAB-IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Haji mengatur antara lain, pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun. Kebijakan tersebut menghasilkan waiting list (daftar tunggu) jamaah haji atau calon jamaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci karena keterbatasan kuota. Sampai dengan akhir juli 2017, waiting list jamaah haji regular tercatat sebesar 3.305.207 orang dan haji khusus sejumlah 104.941 orang. Peningkatan jamaah dalam daftar tunggu ini berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menurut catatan setiap tahun dana setoran BPIH yang terkumpul minimal mencapai 10 Triliun. Penyusun tertarik untuk meneliti pengelolaan dana BPIH ini dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī’ah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana metode pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan dana BPIH dan Bagaimana Undang-Undang mengatur hal tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan teori maqāṣid asy-syarī’ah dalam melihat Kebijakan Investasi Dana Haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama periode 2013-2016. jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literatur, terutama literatur yang menjelaskan tentang maqāṣid asy-syarī’ah, kebijakan investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia selama periode 2013- 2016 menurut perundang-undangan dan teori maqāṣid asy-syarī’ah sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait sebagai data sekunder. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa investasi dana haji oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2013-2016 dilakukan kedalam 3 cara yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito Berjangka Syariah. Pengembangan dana yang dilakukan melalui SBSN dan Deposito telah sesuai dengan syariah, sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur ribawi berupa bunga. Kemudian ditinjau dari segi maqāṣid asy-syarī’ah maka secara umum kebijakan investasi dana haji ini telah memenuhi unsur maqāṣid asy-syarī’ah yaitu pemeliharaan agama dan pemeliharaan hart

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item