Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi)

M. Syaiful Kamal, S.Hum, NIM : 17200010119 (2019) Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi). Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi)) 17200010119_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Perempuan, Teologi, dan Kekuasaan (Relasi Diskursif antara Kuasa dan Kebijakan atas Perempuan Arab Saudi)) 17200010119_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Di negara-negara muslim, salah satu poin yang paling fundamental dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan adalah faktor identitas yaitu identitas Islam. Di Arab Saudi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak luput melalui musyawarah antara pihak kerajaan dan para dewan ulama yang memiliki otoritas tinggi dimata masyarakat. Termasuk visi 2030 Arab Saudi yang dicetuskan oleh Muhammad bin Salman juga tidak terlepas dari peran sentral para ulama dalam melegitimasi beberapa kebijakan yang bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat di negara tersebut. Visi besar ini harus mampu diterima masyarakat Arab Saudi agar negara tersebut tidak lagi tergantung dengan hasil minyaknya yang merupakan sumber utama pemasukan negara. Sebuah proses yang sangat panjang dan memerlukan banyak upaya baik dari segi politik, budaya, agama, sosial, dan ekonomi tentunya. Isu tentang gender dan perempuan menjadi langkah utama dalam mensukseskan reformasi Arab Saudi sehingga kebijakan ini akan menjadi pusat perhatiandunia dan memberikan peluang bagi kerajaan untuk menata kembali ketahanan dan suplemasi politiknya serta memperbaiki citra negatif yang didapatkan pihak kerajaan. Tulisan ini akan mencoba melihat relasi diskursif bagi ulama dalam mengawal dan melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang direpresentasikan oleh pihak kerajaan. Bagi Michel Foucault, kekuasaan tidak sebatas pada institusi, birokrasi atau negara melainkan juga proses redistribusi pengaruh mengubah pola berpikir seseorang. Penulis menemukan bahwa hubungan saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain masih mewarnai proses perpolitikan negara tersebut dan bagi kerajaan, cara terkuat dalam mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menjalin hubungan baik dengan para ulama. Selain itu, berbagai kebijakan yang menyangkut perempuan juga

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item