PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH

ABDUL RAHMAN ASHIDIQ, NIM:17203010086 (2019) PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH) 17203010086_COVER, BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH) 17203010086_BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Praktik monopoli (Ihtikar) merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Di sisi lain terdapat ketentuan khusus dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa negara diberi kewenangan untuk melakukan monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi terhadap cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. KPPU mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan terkait kegiatan monopoli yang dilakukan oleh negara yaitu Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya apa urgensi dari dikeluarkannya Peraturan KPPU dan untuk melihat Peraturan KPPU dalam perspektif maqasid Al-Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan yuridis-normatif yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan hukum, norma hukum, literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis. Hasil penelitian ini adalah bahwa, faktor urgensi dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 yaitu karena adanya Faktor filosofis bertujuan untuk membatasi kewenangan negara dalam melakukan monopoli agar penerapan Pasal 51 UU No. 5 tahun 1999 mengarah pada falsafah bangsa yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Faktor sosiologis adalah bertujuan untuk memperluas kewenangan negara dan juga membatasi kewenangan negara agar penerapan Pasal 51 dapat dilaksanakan baik bagi masyarakat, pelaku usaha, negara maupun KPPU itu sendiri. Faktor yuridis adalah bertujuan untuk memberi kepastian hukum/memperkuat, dan memperjelas kewenangan negara, serta mengawasi kewenangan negara dalam penyelenggaraan monopoli. Bahwa monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi oleh negara yang penyelenggaraannya diserahkan kepada BUMN atau BUMN bersama-sama dengan badan/lembaga yang dibentuk pemerintah atau BUMN bersama-sama dengan badan/lembaga yang ditunjuk Pemerintah menduduki tingakatan dharuriyah, hajiyyah dan juga tahsiniyah. ditinjau dari maqasid 'am seperti fungsi alokasi yang dikuasi negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ṣid khasah seperti fungsi distribusi yang dikuasai negara untuk memenuhi kebutuhan pasar terus menurus, maqasid juz'iyyah seperti fungsi stabilitasi yang dikuasai negara dibidang pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, dan juga terdapat maslahah jika ditinjau dari hifdzu al-din seperti untuk menjaga keutuhan negara dan antar umat beragama, hifdzu al-nafs seperti menjaga agar pelaku usaha tidak terjerumus hal yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan kepentingan umum, hifdzu al-'aql seperti berpeluang untuk meningkatan SDM rakyat Indonesia, hidfzu al-nasl seperti menjaga/memelihara generasi bangsa Indonesia dan hifdzu al-mal seperti menjaga/memelihara harta kekayaan negara.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item