PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BMT BERBADAN HUKUM KOPERASI (STUDI KASUS PADA BMT DANA MULYA SYARIAH, LAMPUNG SELATAN)

AHMAD NURBAIHAQI SUFHAN, NIM. 14380073 (2019) PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BMT BERBADAN HUKUM KOPERASI (STUDI KASUS PADA BMT DANA MULYA SYARIAH, LAMPUNG SELATAN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BMT BERBADAN HUKUM KOPERASI (STUDI KASUS PADA BMT DANA MULYA SYARIAH, LAMPUNG SELATAN)) 14380073_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BMT BERBADAN HUKUM KOPERASI (STUDI KASUS PADA BMT DANA MULYA SYARIAH, LAMPUNG SELATAN)) 14380073_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

BMT DMS sebagai salah satu Lembaga keuangan non bank, awal kehadiranya mampu menjadi sebuah pengharapan baru bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, khusunya pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Pada perjalanannya mengalami kesulitan financial hingga berujung pada penutupan Lembaga BMT. Penyebab awal terjadinya penutupan BMT yakni karena masih rendahnya kepatuhan pengurus dan pengelola terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang BMT, kemudian diperparah dengan Moral Hazard dari beberapa oknum pengelola BMT DMS. Wujud dari ketidakpatuhan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan usaha yang dilarang, yakni usaha di sektor rill yang dapat membahayakan atau merugikan nasabah. Penutupan BMT ini, tentu merugikan para nasabah, terutama bagi nasabah yang masih memiliki simpanan tabungan di BMT DMS. Dari uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi nasabah BMT DMS dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para nasabah dalam menuntut hak-hak nya sebagai konsumen. Penelitian ini merupakan studi lapangan, dengan mengambil data yang dilakukan menggunakan metode wawancara pada pengelola BMT DMS dan beberapa nasabah BMT DMS serta pihak-pihak terkait. Selain data lapangan, penelitian ini juga didukung dengan beberapa literatur dari buku, serta sumber-sumber lain yang kemudian dianalisis secara deduktif dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, bahwa perlindungan hukum bagi nasabah BMT Dana Mulya Syariah masih sangat lemah. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi salah satu opsi upaya perlindungan hukum yang bisa diterapkan, ternyata dalam praktiknya BMT DMS justru terbukti telah melanggar beberapa ketentuan Undang-undang tersebut, khususnya pada pasal 4 yang mengatur terkait hak-hak konsumen. Baik pada pengelolaan saat sebelum ditutupnya lembaga, terlebih pasca penutupan lembaga. Sementara itu, kendala yang dihadapi nasabah dalam upayanya mendapatkan haknya adalah karena pihak BMT tidak memberikan kejelasan tanggung jawabnya, yakni dengan cara kabur melarikan diri menghindari para nasabah dengan hanya memberikan janji-janji pembayaran yang tidak kunjung dipenuhi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item