AKTA WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

KHOIRUL AZIZ - NIM. 02361709, (2010) AKTA WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (AKTA WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (AKTA WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

ini dapat diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu selain melakukan Amal Jariyah semasa dia sehat, maka mereka juga ingin menambahkannya setelah dia meningggal dunia, di antaranya dengan melaksanakan wasiat. Untuk dapat melaksanakannya sudah barang tentu harus memenuhi unsur-unsur dalam melaksanakan wasiat, salah satunya dengan adanya sebuah akta wasiat yang merupakan bukti kuat dalam keabsahannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum perdata Islam yang dijadikan kekuatan hukum di pengadilan agama RI, yang di dalamnya telah mengatur masalah keperdataan islam, salah satunya adalah wasiat, begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai sekarang ini masih menjadi hukum nasional Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah: bagaimana ketentuan KHI dan KUHPerdata mengenai Wasiat? dan apakah akta Wasiat merupakan sarat sahnya Wasiat? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dan bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku dan dari data lain yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisa menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian adalah Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu dengan adanya sebuah akta yang otentik. Keduanya membutuhkan akta otentik di hadapan notaris, dan wasiat itu berlaku jika disaksikan oleh dua orang saksi, akan tetapi dalam KHI (hukum Islam) membolehkan wasiat hanya dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi saja sudah cukup, dan dalam KUHPerdata wasiat dapat berlaku jika sudah berbentuk akta.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item