IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH

MUHAMMAD TOYIB - NIM. 03370258, (2010) IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (662kB)

Abstract

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI) setelah amandemen ketiga UUD 1945 terjadi perubahan dalam struktur ketatanegaraan, yang sangat berbeda dengan struktur ketatanegaraan sebelum amandemen. Perubahan-perubahan itu memberikan implikasi, salah satu implikasi adalah konflik antarlembaga negara sebagai konsekuensi dari perubuhan struktur ketatanegaraan dalam amandemen pertama sampai keempat. Dengan latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian struktur ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945, bagaimana hasil perubahan tersebut dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis-normatif-yuridis. Sosiologis dimaksudkan, untuk melihat kenyataan dari praktik ketatanegraan RI. Normatif dimaksudkan, melihat praktik ketatanegaraan RI dalam idealnya. Dan yuridis maksudnya, melihat bangunan praktik ketatanegaran dalam kurun waktu yang berbeda. Setelah itu dianalisis dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Hasil penelitian, mengungkapkan kewenangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang timpang sebagai implikasi dari amandemen pertama sampai keempat. Implikasi-implikasi itu, paling tidak menjadikan kurang berjalannya sistem check and balance, cenderung biroratis oriendted, otoritarian dan tidak adil. Dimana ketimpangan tersebut dalam kekuasaan eksekutif yakni antara sistem presidensial dalam konstitusi dan presidensial dalam sosiologis (praktik) yang berbeda, dalam konsitusi adalah presidensial tapi dalam praktik adalah presidensial multipartai. Penulis juga menemukan ketimpangan dalam kekuasaan legislatif, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan legislatif idealnya dipegang oleh DPR dan DPD, tapi kekuasaan DPR sangat besar sementara DPD adanya sama dengan tiadanya. Di samping itu MPR juga memiliki kewenangan sendiri, diluar kewenangan DPR dan DPD sehingga menjadi lembaga tersendiri bukan. Dalam lembaga yudikatif setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, dikenal pula lembaga pengamanan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY) di luar MA dan MK secara struktural.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item