Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak BerlabelHalal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

UMDAH Aulia Rohmah, - and Iswantoro, - (2016) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak BerlabelHalal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 5 (2). pp. 224-249. ISSN 2302-1128

Preview	Text (Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang.pdf - Published Version Download (330kB) | Preview
Preview	Text (Surat Pernyataan Unggah Karya) surat-surat-pernyataan1597269497.pdf - Published Version Download (16kB) | Preview

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produsen berskala mikro dan kecildi Daerah Istimewa Yogyakartabelum memiliki sertifikat halal,bahkan sebagian yang lain mencantumkan label halal sendiri tanpa memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Upayaperlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel halaladalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya badan penyelenggaran jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuk auditor halal, terdapatnya label halal resmi dan pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan labelhalaladalah label halal yang bersifat wajib, tetapi hanya sebagian kecil bagi pelaku usaha yang sadar tentang pentingnya label halal, proses sertifikasi halal yang rumit, sulit, faktor biaya dan syarat-syarat serta proses yangmembutuhkan waktulamamembuat pelaku usaha enggan mengurusnya. Disarankan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memperhatikan hak konsumen. kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli makanan yang tidak berlabel halal, kepada pemerintah untuk lebih serius menangani masalah pencantuman label halal agar hak-hak konsumen terjamin.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item