UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO MOJOKERTO

Fairus Tahta Alfina Zulfa, NIM.: 16340048 (2020) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO MOJOKERTO. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO MOJOKERTO) 16340048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. PRIA DI WILAYAH PEMUKIMAN DESA LAKARDOWO MOJOKERTO) 16340048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kasus pencemaran lingkungan di Lakardowo merupakan persoalan yang dilarang dalam perundang-undangan, dan membutuhkan penanganan penegakan hukum. Penegakan Hukum Lingkungan, dalam penyelesaian sengketanya dapat menggunakan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan, yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009). Sengketa lingkungan yang terjadi di desa Lakardowo antara penduduk dengan pabrik pengolahan limbah PT. PRIA atas dugaan pencemaran lingkungan B3 belum memiliki titik terang dalam penyelesaiannya sejak tahun 2010 hingga sekarang. Banyaknya pilihan dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur hukum, seharusnya memberikan kemudahan bagi pihak bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun, tidak menjadi hal mudah bagi penduduk desa Lakardowo dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana upaya hukum yang ditempuh penduduk desa Lakardowo dalam menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan limbah PT. PRIA? Apakah upaya hukum tersebut telah menjamin pemenuhan hak-hak lingkungan yang sehat bagi masyarakat? Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (literature research) dan penelitian lapangan (field research). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan, KUHP, KUH Perdata, dan PERMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 terkait upaya penegakan hukum dalam kasus sengketa lingkungan. Penyusun menggunakan metode wawancara yang hasilnya akan dielaborasi dengan teori Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara. Adapun lokasi penelitian yakni di desa Lakardowo Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan penduduk desa Lakardowo telah dilakukan melalui instrumen hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi, penduduk Lakardowo telah menempuh upaya penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi dan perdata, sedangkan secara non-litigasi melalui pengaduan dan mediasi. Kedua, proses penegakan hukum melalui instrumen perdata tidak sesuai dengan pertanggung jawaban mutlak (strick liabilty) yang terdapat dalam UUPPLH-2009 sedangkan pada proses instrumen administrasi tidak sesuai dengan asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy) yang terdapat dalam PERMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013. Segala upaya hukum yang ditempuh tidak membuahkan hasil dalam pemenuhan hak-hak lingkungan yang sehat bagi penduduk desa Lakardowo.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item