INTERPRETASI PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN STUDI PADA PASAL 7A DAN PASAL 7B UUD 1945

Sry Wahyuni, NIM.: 16370016 (2020) INTERPRETASI PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN STUDI PADA PASAL 7A DAN PASAL 7B UUD 1945. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (INTERPRETASI PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN STUDI PADA PASAL 7A DAN PASAL 7B UUD 1945) 16370016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (INTERPRETASI PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN STUDI PADA PASAL 7A DAN PASAL 7B UUD 1945) 16370016_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Sebelum adanya amandemen dalam UUD 1945, tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatannya. Setelah mengalami 4 (empat) kali amandemen konstitusi maka hal pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden juga alasan, proses dan mekanismenya telah diatur secara spesifik dalam konstitusi yang tercatat pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Di Indonesia pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden disebut sebagai Pemakzulan atau dikenal dengan istilah Impeachment. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimakzulkan dari jabatannya oleh MPR atas usul yang diberikan oleh DPR, baik ketika terbukti bersalah telah melanggar hukum dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana kejahatan berat lainnya, perilaku tercela, serta ketika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam ketatanegaraan Islam juga terdapat aturan mengenai diberhentikan kepala negara saat berjalan masa jabatannya. Dalam kajian siyasah dusturiyah yang membahas salah satunya mengenai kontitusi Islam dan mengenai kepemimpinan juga menerapkan aturan yang menuliskan bahwa kepala negara dapat digantikan/diberhentikan dari jabatnnya dengan alasan meninggal/wafat, ataupun melanggar hukum serta dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang kepala negara, akan tetapi ada juga pendapat lainnya mengenai pemakzulan yang menyatakan bahwa pemberhetian terhadap seorang kepala negara tidak diperbolehkan. Jenis penelitian ini adalah library reseacrh dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif-analitis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengupulkan situs-situs lembaga maupun instansi, buku- buku, jurnal, artikel. Sementara dalam hal teori penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan lingkup pembahasan mengenai perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan dari dibentuknya aturan mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan prosedur pelaksanaan yang begitu rumit yaitu dikarenakan sebelum adanya amandemen hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak elit-elit parlemen untuk mewujudkan tujuan yang berlandaskan politik di dalamnya, dengan cara melengserkan pihak eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden) berlandaskan aturan yang masih tidak jelas dan tegas.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item