DIKRI ILHAM HUSAENI, NIM. 16370011 (2021) PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIẒIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIẒIYYAH)
16370011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
|
Text (PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIẒIYYAH)
16370011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Seiring perkembangan ketatanegaraan dalam suatu negara, perubahan dan penambahan yang signifikan dan kontekstual terhadap tatanan kelembagaan negara akan menjadi sesuatu hal tepat untuk dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan dalam pengelolaan negara. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya harus memiliki alat kelengkapan negara yang baik dan efisien terutama dalam lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan terdiri dari presiden dan wakil presiden begitupun lembaga kementerian. Dalam hal lembaga kementerian, bukan hanya saja menteri sebagai pembantu kepala negara tetapi menteri pun dibantu pula oleh seorang wakil menteri dalam menjaankan pemerintahan. Topik berkaitan wakil menteri memang menarik untuk dikaji terutama pada masa periode kedua kabinet Presiden Joko Widodo yang mengangkat delapan belas Wakil Menteri. Setelah pelantikan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi ternyata banyak muncul permasalahan yang terkait dengan pengangkatan posisi wakil menteri, bahwasannya pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diawal masa pemerintahan dinilai kurang tepat. Hal ini menjadikan perbincangan di masyarakat tentang bagaimana kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria apa saja yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi seorang Wakil Menteri. Penelitian ini menganalisis tentang kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam fokus bahasannya dilihat dari pandangan teori kelembagaan negara dan siyāsah tanfiẓiyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Sedangkan untuk sumber penelitian yang diperoleh adalah berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini bahwa keberadaan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan konsep siyāsah tanfiẓiyyah dari pemikiran al-Mawardi yang menyatakan bahwa wizārah tafwiḍ (Perdana Menteri) boleh mengakat wakilnya, karena lembaga kementerian merupakan suatu jabatan yang berat tanggungjawabnya dan menjadi pendukung kekuasaan Kepala Negara. Dalam pengangkatan wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo hampir seluruhnya memenuhi syarat kompeten dalam pandangan siyāsah tanfiẓiyyah yang pada dasarnya serorang wakil menteri harus dariorang yang profesional
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG. |
Uncontrolled Keywords: | Kelembagaan, Kriteria Wakil Menteri, Siyāsah Tanfiẓiyyah |
Subjects: | Hukum Tata Negara |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1) |
Depositing User: | Drs. Mochammad Tantowi, M.Si. |
Date Deposited: | 10 Nov 2021 15:06 |
Last Modified: | 10 Nov 2021 15:06 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46557 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
View Item |