PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN MEREK DAN PRODUK PAKAIAN (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)

Ahmad Ridho Naufal, NIM.: 16380042 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN MEREK DAN PRODUK PAKAIAN (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN MEREK DAN PRODUK PAKAIAN (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)) 16380042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN MEREK DAN PRODUK PAKAIAN (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)) 16380042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan industri retail clothing company di Yogyakarta merupakan hasil imajinasi dan kreatifitas akal manusia yang diolah menjadi sebuah identitas merek pakaian atau biasa disebut pakaian distro dikalangan remaja dewasa usia 1730 tahun. Banyaknya merek pakaian menimbulkan persaingan usaha antara kompetitor merek atau dengan oknum yang memanfaatkan ketenaran merek yang sudah ada, dengan kata lain memalsukan merek beserta produk pakaian untuk diambil keuntungan. Perbuatan pemalsuan jelas melanggar Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 serta peraturan dalam hukum Islam karena menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya, namun permasalahan ini selalu terjadi sehingga keberadaan regulasi tentang merek tidak berjalan secara sempurna. Oleh karenanya penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa pemalsuan merek selalu terjadi meskipun ada regulasi yang mengatur, serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi hak milik tidak berwujud seperti hak kekayaan Intelektual. Penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan dengan teknik secara langsung di lapangan (fields research). Menggunakan analisa deskriptif-analitis yaitu menjelaskan permasalahan di lapangan terkait pemalsuan merek dan mengintegrasikan dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 serta teori efektifitas hukum milik Lawrence Meir Freidman. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan narasumber yaitu korban pemalsuan, pelaku pemalsuan, distributor produk palsu, dan konsumen produk pakaian. Berdasarkan hasil analisa data dari penelitian menunjukan bahwa UndangUndang Merek belum berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor seperti masyarakat yang belum patuh pada peraturan yang mengakibatkan terjadi tindakan pemalsuan, persaingan usaha yang tidak sehat berupa memalsukan merek dan produk pakaian demi meraup keuntungan dengan mudah dan cepat, dan kurangnya edukasi terkait undang-undang terkait serta sosialisasi pentingnya menghargai sebuah karya intelektual. Dalam Islam merek tergolong sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi (al-qimah al-iqtishadiyyah) dan pemilik wajib menjaga dan melindungi karena merupakan bagian dari karunia Allah SWT.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item