MUHIYARNI, NIM. 97382798 (2015) PEMBERIAN HUTANG NEGARA MAJU KEPADA NEGARA BERKEMBANG DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
|
Text
BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (840kB) | Preview |
|
Text
BAB II,III,IV.pdf Restricted to Registered users only Download (891kB) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg Restricted to Registered users only Download (0B) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg Restricted to Registered users only Download (0B) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg Restricted to Registered users only Download (0B) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg Restricted to Registered users only Download (0B) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg Download (0B) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg Download (0B) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg Download (0B) |
||
Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg Download (0B) |
Abstract
ABSTRAK Menurut pendapat Sayyid Qutb bahwa dalam bidang ekonomi seseorang tidak boleh memaksakan diri berhutang sebelum ia meninjau terlebih dahulu kekayaan yang dimilikinya, masih cukup atau memang tidak mencukupi. Demikian pula halnya dengan negara, suatu negara tidak boleh mengimpor barang dari negara lain sebelum ia meninjau kekayaan yang dimilikinya, dan juga kemampuan yang ada padanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya bersifat preskriptif. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis melalui klasifikasi hukum Islam, yaitu maslahat atau madarat. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data adalah induksi dan deduksi dengan menggunakan pendekatan normative. Menurut ulama kontemporer bahwa bunga yang diperbolehkan hanyalah bunga pinjaman produktif, bukan konsumtif, sebagaimana dipraktekkan pada bank konvensional. Dalam transaksi hutang piutang antar negara, negara peminjam biasanya negara berkembang yang dalam keadaan mendesak membutuhkan banyak dana, sehingga persyaratan apapaun yang ditetapkan oleh negara kreditur tidak akan banyak dipertimbangkankarena negara peminjam tidak mempunyai bargaining position sama sekali. Pemanfaatan hutang luar negeri oleh Indonesia tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak sehingga menimbulkan kesengsaraan. Hutang luar negeri dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: 1. Drs. H. Fuad Zein, MA. 2. Fatma Amilia, S.Ag. |
Uncontrolled Keywords: | Hutang, negara maju, negara berkembang, ekonomi Islam |
Subjects: | Muamalat |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1) |
Depositing User: | Edi Prasetya [edi_hoki] |
Date Deposited: | 28 Jan 2015 11:17 |
Last Modified: | 28 Jan 2015 11:18 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4975 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
View Item |