REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA STUDI TENTANG PASAL 176 KOMPILASI HUKUM ISLAM

HUSNUL HADI - NIM. 98353049, (2010) REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA STUDI TENTANG PASAL 176 KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA STUDI TENTANG PASAL 176 KOMPILASI HUKUM ISLAM) BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (440kB) | Preview
	Text (REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA STUDI TENTANG PASAL 176 KOMPILASI HUKUM ISLAM) BAB II, BAB III, BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (867kB)

Abstract

Hukum positif Islam sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup berbagai substansi dan dimensi. Ia merupakan Hukum substansial (materi) yang menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mencakup dimensi pemeliharaan tradisi intelektual di kalangan ulama, dimensi transformasi ke dalam produk kekuasaan pemerintahan negara, dan dimensi pengembangan ke dalam produk kekuasaan kehakiman terhadap perkara yang di ajukan ke pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bertipe deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative, sosiologis dalam memecahkan permasalahan yang muncul dari kajian ini. Sedang untuk analisis data menggunakan metode induksi dan deduksi. Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan salah satu kompetensinya adalah masalah kewarisan. Hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI khususnya pembagian anak laki-laki dan perempuan masih mempergunakan pembagian 2:1 dengan berbagai alasan. Argumentasi qat'I serta alasan tanggung jawab nafkah yang dijadikan alasan pelegalan 2:1 sudah terbantahkan dengan relativitas qat'I serta keadaan social yang berubah sehingga masalah ekonomi bukan dominasi laki-laki lagi, dan maharpun secara esensi tidak harus yang mahal dan memberatkan suami.Pembagian 2:1 tersebut bukan berarti tidak bisa diterapkan, apabila situasi dan kondisi bercorak sama atau setidaknya mendekati corak masyarakat pada waktu itu, maka ketentuan tersebut masih relevan untuk diterapkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item