SISTEM PRESIDENSIAL TURKI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Ropi Anugrah, NIM. 15370056 (2022) SISTEM PRESIDENSIAL TURKI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SISTEM PRESIDENSIAL TURKI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 15370056_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (SISTEM PRESIDENSIAL TURKI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH) 15370056_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Setelah runtuhnya Kesultanan Ottoman (Turki Utsmani) pada 3 maret 1924, Turki secara resmi menjadi sebuah negara republik. Sistem yang dianut dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah parlementer. Dalam parlementer kekuasaan eksekutif dipegang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian pada 2017 Turki memulai kembali reformasi konstitusi, amandemen konstitusi 2017 ini merupakan sejarah baru dalam ketatanegaraan turki modern. Perubahan ini berimplikasi pada sistem pemerintahan sebagai roda jalannya suatu negara. Berubahnya menjadi sistem presidensial tidak ada lagi perdana menteri karena kekuasaan eksekutif terpusat kepada presiden. Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana sistem presidensial turki perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial di Turki setelah amandemen 2017 mengalami perubahan terhadap lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya. Presiden pemegang lembaga eksekutif tunggal memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, berwenang mengangkat wakil presiden dan menteri sesuai pasal 104. Selain itu tidak ada lagi intervensi Majelis Agung Nasonal Turki terhadap kekuasaan eksekutif karena presiden dipilih secara langsung oleh warga negara Turki bukan lagi dipilih oleh parlemen

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item