TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HIBURAN (STUDI TERHADAP PERDA KOTA YOGYAKARTA No. 7 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN)

ANDRI RIFA'I - NIM. 06380003, (2011) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HIBURAN (STUDI TERHADAP PERDA KOTA YOGYAKARTA No. 7 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HIBURAN (STUDI TERHADAP PERDA KOTA YOGYAKARTA No. 7 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN)) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HIBURAN (STUDI TERHADAP PERDA KOTA YOGYAKARTA No. 7 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK HIBURAN)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (914kB)

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah daerah untuk dapat mengisi kas daerah melalui pemungutan pajak. Karena pajak memberikan sumbangsih kepada daerah cukup besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kas daerah. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada daerah yang dapat dipakasakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Upaya penagihan di dalam pajak hiburan tentu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak hiburan yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas daerah dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. melalui cara-cara penghindaran pajak maupun dengan penagihan pajak tertentu. Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan upaya penagihan agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai kemauan atau niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidak pedulian wajib pajak dalam membayar pajak membuat pejabat yang berwenang terpaksa untuk menagih dengan cara-cara yang memang sudah ditetapkan di dalam Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000. Latar belakang penerapan system penagihan dalam hukum pajak adalah didasarkan pada kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa daerah kerap kali sulit untuk memungut pajak hiburan karena wajib pajak hiburan yang tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah daerah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), namun terkadang wajib pajak hiburan tetap saja lalai untuk membayar pajak bahkan cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak hiburan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam. Yang ditunjang juga dengan literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Penelitian ini beersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data skunder serta data-data yang memang dibutuhkan dalam pembahsan objek penelitian. Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan, maka terungkaplah bahwa pajak hiburan langkah akhir dalam penagihan pajak yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak atau penanggung pajak. Namun, demikian penagihan pajak hiburan masih terdapat polemik. Karena penagihan pajak hiburan dengan diatur di dalam Islam. Solusinya adalah penagihan pajak hiburan dengan pemungut pajak (pemerintah) harus saling menyadari bahwa pajak hiburan merupakan kewajiban bagi yang mengadakan hiburan dan hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat luas.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item