DISPENSASI NIKAH (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI PADA PERKARA NO.15/PDT.P/2009/PA.KDR)

SITI THOYIBATUN NASIHAH - NIM. 06350074, (2011) DISPENSASI NIKAH (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI PADA PERKARA NO.15/PDT.P/2009/PA.KDR). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (DISPENSASI NIKAH (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI PADA PERKARA NO.15/PDT.P/2009/PA.KDR) ) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (DISPENSASI NIKAH (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI PADA PERKARA NO.15/PDT.P/2009/PA.KDR) ) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak fenomena adanya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Hal ini terjadi disebabkan adanya faktor yang mendorong kepada perbuatan tersebut, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan usia di bawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Selain berguna untuk mengurangi jumlah pertambahan penduduk, pencegahan perkawinan di bawah umur juga untuk menjaga kesehatan istri dan juga keturunannya. Karena seorang wanita yang menikah di usia yang masih terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya jumlah ibu bayi yang meninggal dan keturunan yang dihasilkan rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, tujuan perkawinan yang didambakan sulit sekali untuk diwujudkan, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu maqasid al-syari'ah. Bagi mereka yang ingin menikah, tetapi belum memenuhi syarat umur maka harus meminta izin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini penyusun mengkaji pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kediri pada putusan nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr. Tentang dispensasi nikah dengan pendekatan normatif-filosofis. Penyusun tertarik membahas putusan tersebut karena putusan tersebut berbeda dengan yang lain. Dimana antara mereka berdua tempat tinggalnya berjauhan, dan mereka pun tidak hamil duluan. Dan memang semua yang meminta dispensasi nikah rata-rata ingin cepat nikah karena saling mencintai dan takut terjadi zina. Metode yang digunakan dalam menganalisis problem yang ada adalah deskriptif-analisis. Setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kritis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perberian izin dispensasi nikah berdasarkan al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fiqih dan lain-lain untuk mengkaji pokok masalah yang penyusun teliti. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kediri, penyusun menemukan hasil penetapan yang dikeluarkan oleh hakim yang berisi bahwa pemohon diberikan izin dispensasi nikah. Tetapi menurut penyusun hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kurang sesuai baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam, karena hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah hanya bertujuan untuk menghindari dari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item