TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2008)

RAHMAN BAHARI - NIM. 06350023 (2011) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2008). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2008)) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2008)) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta-merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung masalah poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan dasar yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan dua hal, pertama, membatasi jumlah bilangan isteri sampai empat orang isteri. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat. Di Indonesia, ketentuan poligami diatur dalam Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar yang dipakai Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara poligami yaitu syarat alternatif dan syarat komulatif sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Apakah undang-undang disini hanya sebagai aturan normatif saja? Beberapa pendapat mengatakan bahwa dalam realitas masyarakat, umumnya poligami dilakukan bukan karena alasan tersebut di atas, melainkan dari data yang diperoleh bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat usia dan wajahnya jauh lebih muda dari isteri pertama. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa lebih banyak karena alasan syahwat. Maka dalam kajian poligami ini menurut penyusun merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah apa saja yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan izin dan bagaimana dasar dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang terjadi ,di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008? Metode yang digunakan adalah metode induktif yaitu berawal dari data-data dan pengamatan poligami di PA Wates yang bersifat khusus yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan mengenai perkara poligami di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008, sebanyak enam putusan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat, didasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Mengenai pertimbangan Hakim di PA. Wates dalam menyelesaikan perkara poligami, menurut penyusun telah sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap putusannya, Hakim Pengadilan Agama Wates selalu ,mempertimbangkan syarat komulatif dan syarat alternatif dalam permohonan izin poligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, ada putusan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu perkara nomor: 0204/Pdt.G/2008/PA.Wt. Sedangkan pada putusan yang lain, menurut penyusun semuanya telah sesuai dengan syari'at Islam, terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil nas dan kaidah-kaidah fiqh. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item