KEDUDUKAN WALI 'ADAL TERHADAP PERKARA VOLUNTER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2008-2010)

ZAKI NUR HASANAH, NIM.: 07350019 (2012) KEDUDUKAN WALI 'ADAL TERHADAP PERKARA VOLUNTER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2008-2010). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (KEDUDUKAN WALI 'ADAL TERHADAP PERKARA VOLUNTER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2008-2010)) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (KEDUDUKAN WALI 'ADAL TERHADAP PERKARA VOLUNTER (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2008-2010)) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sebelum calon mempelai wanita melaksanakan perkawinan haruslah terlebih dulu meminta persetujuan kepada wali nasab. Apabila wali nasab tersebut mencegah untuk menikahkan, maka wali tersebut dinamakan wali 'adal. Calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menikah dengan wali hakim. Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut dan melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak calon mempelai maupun walinya untuk dimintai keterangan tentang alasan yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan/tidak bersedia menjadi wali nikah. Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu peradilan yang sah dalam menangani perkara perdata. Selama tahun 2008-2010 Pengadilan Agama Bantul telah menerima, memeriksa dan menetapkan 25 perkara mengenai wali 'adal. Perkara wali 'adal diproses sebagai perkara volunter (perm ohonan) dengan kode Pdt.P yang hanya m elibatkan calon m em pelai wanita sebagai pem ohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan termohon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-yuridis terhadap kedudukan wali nikah yang enggan atau amp;#8216;ad{aldalam perkara volunter (perm ohonan) di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, melalui teknik analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Bantul berupa salinan penetapan wali 'adal pada tahun 2007-2010 dan hasil wawancara dengan hakim . Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, karya tulis ilmiah, undang-undang dan sumbersumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan wali 'adal, seorang wali/ayah hanya untuk didengar keterangannya, bukan sebagai pihak berperkara karena memang perkara wali 'adal bersifat volunter yang tidak ada pihak lawan (tidak ada sengketa). Namun dalam proses persidangan yakni proses pemanggilan, wali dipanggil dengan relaas layaknya pihak berperkara oleh pihak Pengadilan Agama, padahal wali bukanlah pihak berperkara karena (permohonan). Kedudukan wali terhadap perkara volunter tersebut menunjukkan bahwa seorang wali lemah di depan hukum, karena wali baru bisa melakukan langkah perlawanan ketika pihak Pengadilan Agama sudah menetapkan amar putusannya. Hal ini dikarenakan permohonan penetapan wali 'adal diproses secara volunter. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item