KONSEPSI KHILAFAH (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)

SAIFUDDIN, NIM. 05.234.345 (2007) KONSEPSI KHILAFAH (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia). Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (KONSEPSI KHILAFAH (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (316kB) | Preview
	Text (KONSEPSI KHILAFAH (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (471kB)

Abstract

Saat ini sistem politik mainstream yang banyak dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia adalah sistem nation state. Sistem ini merupakan sistem politik kenegaraan yang lebih berdasarkan pada kesamaan bangsa bukan berdasarkan kesamaan agama. Sistem ini juga ditandai dengan adanya batas geografis dan teritorial. Namun demikian seiring munculnya globalisasi. Nation-state berada di ambang kehancurannya. Kenichi Ohmae mengatakan bahwa dengan munculnya globalisiasi is the end of nation-state. Sebetulnya bangkit dan runtuhnya suatu sistem politik merupakan sesuatu yang wajar. Namun sebuah sistem bisa dianggap baik, ideal, dan memiliki sustainibility yang tinggi apabila dia bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Nation-state baru muncul setelah masa pencerahan Eropa dan baru established setelah Perang Dunia II karena nation-state merupakan anak kandung kolonialisme dan imperialisme. Dengan demikian, sistem nation-state dalam hitungan waktu masih seumur jagung tetapi sudah berada di ambang kehancurannya. Sistem khilafah dalam sejarahnya mampu bertahan dalam rentang waktu yang cukup bahkan sangat lama (632 M.-1924 M.). Khusus kaitannya dengan kepentingan umat Islam, hanya sistem khilafah yang mengakomodasi dan membela kepentingannya. Sistem khilafah juga merupakan wasilah untuk tatbiq al-syari'ah. Dalam merespon konsep nation-state, umat Islam terpecah ke dalam dua model pemikiran. Pertama, respon konformis, yaitu menerima konsep nation-state, baik secara sadar atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. Kedua respon non-konformis, yaitu menolak sebagian atau keseluruhan konsep nation-state. Biasanya kelompok ini mengajukan konsep Islam untuk menggantikan tawaran konsep nation-state, seperti dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu dengan mengajukan konsep khilafah. Mengajukan konsep khilafah di era modern yang didominasi oleh sistem nation-state dan paham demokrasi liberal tentu menjadi sesuatu yang 'aneh’ karena seakan-akan menentang arus yang mainstream dan dianggap utopis, tetapi hal demikian bukan berarti mustahil, apalagi sistem khilafah sudah pernah ada dan teraplikasi dalam sejarah. Bukankah siklus waktu selalu berputar bisa jadi sesuatu yang pernah ada dan terukir dalam sejarah akan kembali lagi menghiasi panggung sejarah politik saat ini. Oleh sebab itu, menurut penyusun meneliti konsep Islam khususnya di sini meneliti pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia tentang khilafah menjadi sesuatu yang urgen dan bukan sesuatu yang out of date dan tidak perlu, justru sebaliknya, merupakan sesuatu yang aktual, up to date, dan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk membedah konsep politik HTI mengenai khila>fah, mencari dan menemukan alasan strategis baik sosiologis, politis, maupun ideologis mengapa HTI selalu menawarkan konsep khilafah dalam memecahkan setiap persoalan umat Islam dewasa ini dan apa implikasi konsep tersebut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penyusun menyusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsepsi politik HTI tentang khilafah, mengapa HTI selalu mengajukan konsep khilafah dalam memecahkan segala persoalan umat Islam dewasa ini, dan bagaimana implikasinya terhadap konsep NKRI. Rumusan masalah di atas penyusun bedah dengan pisau analisis yang berangkat dari kerangka teoretik. Pertama dalam melihat konsep normatif HTI, penyusun menggunakan pemetaan model pemikiran dalam Islam mengenai ketatanegaraan, yaitu kelompok yang anti terhadap semua yang datang dari Barat. Kelompok yang di samping menghendaki pemurnian ajaran Islam juga berpendirian bahwa selain pemurnian, harus pula dipikirkan adaptasi dengan zaman modern dan kelompok sekular. Kemudian untuk melihat HTI secara sosiologis digunakan teori John O. Voll yaitu pendekatan tiga dimensi. Pertama, kepentingan-kepentingan individual dan kelompok harus diidentifikasikan, lokalitas harus diperhatikan.Kedua, hubungan gerakan-gerakan Islam yang beraneka ragam dengan dinamika sejarah modern. Ketiga, keadaan Islam sendiri. Jenis penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah deskriptif-analitis-kritis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-historis-sosiologis. Dengan menggunakan kerangka teori dan pendekatan di atas diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Sistem pemerintahan Islam menurut Hizbut Tahrir Indonesia adalah khilafah yang mengikuti pedoman Nabi (khilafah 'ala minhaj al-Nubuwwah). Konsepsi khilafah HTI adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Konsep tersebut termanifestasi secara ideal pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun. Sementara pasca itu, khilafah masuk pada tataran implementasi. Khilafah nantinya akan memimpin bangsa-bangsa dan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Negara-negara Islam sekarang akan menjadi propinsi-federal dari sebuah kekhilafahan universal yang harus senantiasa diperjuangkan segenap kaum Muslim. Konsepsi khila>fah HTI jelas sangat berpengaruh, kalau tidak disebut mengancam, terhadap konsep NKRI. Internasionalisasi yang lintas batas teritorial jelas akan menghilangkan batas-batas teritorial suatu negara bangsa seperti Indonesia. Konsepsi khilafah juga mengharuskan perubahan fundamental dasar-dasar negara bangsa seperti Indonesia. Over all, penyusun berkeyakinan bahwa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan, dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, serta manusia harus diutamakan di atas bentuk politik pemerintahan dari suatu bangsa. Kalau memang sistem khilafah bisa mewujudkan semua itu, tidak ada salahnya diterapkan di atas bumi pertiwi ini.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item