TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Ubaidillah, NIM.: 04360011 (2009) TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual khusunya di bidang paten adalah sikap tidak menghargai hasil karya/penemuan orang lain. Pelaku lebih cenderung memanfaatkan penemuan-penemuan yang telah dilindungi oleh Undang-undang hanya untuk mencari keuntungan financial semata. Perlindungan terhadap hak paten tersebut sangat penting, melihat dana dan tenaga yang dibutuhkan oleh penemu tidak sedikit, di samping itu untuk mendorong gairah inovasi orang-orang kreatif. Tindak pidana HKI di bidang paten tidak hanya merugikan si pemilik hak saja tetapi negara juga dirugikan, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya kejahatan. Hal ini sanagat bertentangan dengan tujuan tasyri’ itu sendiri yaitu mencegah mafsadat dan menciptakan mas}lahah, artinya perbuatan yang justru menimbulkan kerusakan, kerugian, kemadaratan dan sekaligus menjauhkan kemaslahatan kehidupan manusia adalah perbuatan tercela dan terlarang serta perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah mengkriminalisaikan pelanggaran hak paten sebagai tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang Paten. Berangkat dari fenomena tersebut penyusun tetarik untuk mengkaji lebih dalam tentang identifikasi, kriteria serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana HKI di bidang paten dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam komparasi dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten). Dalam kedua sistem hukum tersebut, seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana HKI di bidang Paten apabila sudah memenuhi identifikasi dan kriteria yang membentuknya yakni bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hukum Islam karena tidak ada nas} yang secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana ini, maka dapat dikategorikan sebagai jari>mah ta’zi>r, yang bentuk, macam, dan sanksinya ditentukan oleh penguasa sepenuhnya, sedangkan dalam hukum positif diatur secara konkrit dalam Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi seseorang tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana hak paten jika untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis-analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak paten, adapun dalam hukum pidana Islam apabila untuk menghilangkan kemadaratan dengan tidak merugikan inventor. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana hak paten dalam kedua sistem hukum tersebut sama-sama merupakan kebijaksanaan penguasa/hakim. Dalam hukum Islam jenis dan macam hukuman ta’zi>r tidak dijelaskan secara konkrit, namun hanya menentukan dari hukuman yang tertinggi sampai terendah. Sedangkan dalam hukum positf, berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dengan dianutnya pola minimal-maksimal, berarti hakim dalam menjatuhkan pidana penjara hanya berkisar pada 2 sampai 4 tahun dan denda 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item