KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH

Siti Fatimatuzzahroh, NIM.: 21203012102 (2024) KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH) 21203012102_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH) 21203012102_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji kualifikasi yang tertuang dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang menjadi polemik adalah Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melakukan keberpihakan dan konflik kepentingan. Selanjutnya, siyāsah qaḍhā'iyyah relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah library research yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian menggunakan yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), kemudian menggunakan teori kekuasaan kehakiman dan siyāsah qaḍhā'iyyah sebagai alat analisis guna menjelaskan konflik kepentingan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif siyāsah qaḍhā'iyyah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa adanya konflik kepentingan hakim ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Hutama, karena terdapat politik kekerabatan antara Hakim Anwar Usman dengan permohonan pemohon seolah membuka jalan untuk kemenakannya Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti Pemilihan Umum Serentak 2024 sebagai Calon Wakil Presiden. Siyāsah qaḍhā'iyyah sangat mengutamakan rasa keadilan bagi setiap orang, sehingga konflik kepentingan sangat bertentangan dengan konsep peradilan (qaḍhā'iyyah) karena melanggar prinsip independensi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item