KEKUASAAN POLITIK RAJA KRATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)

Pamela Maher Wijaya, NIM. 07.234.424 (2011) KEKUASAAN POLITIK RAJA KRATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta). Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (KEKUASAAN POLITIK RAJA KRATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)) BAB I,V.pdf - Published Version Download (571kB) | Preview
	Text (KEKUASAAN POLITIK RAJA KRATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (873kB)

Abstract

Proses pemilihan kepala daerah menjadi inti permasalahan dalam perdebatan draft RUU keistimewaan Yogyakarta. Sehingga, tidak semua rakyat Yogyakarta memiliki aspirasi politik yang sama. Ada lapisan sosial yang mendukung berlakunya sistem pemerintahan feodal melalui penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur otomatis pada Hamengku Buwono dan Paku Alam. Namun, ada juga rakyat Yogyakarta yang menghendaki pemilihan kepala daerah melalui pemilihan dalam bingkai demokrasi modern. Transisi politik tradisonal menuju modernisme politik mengakibatkan polarisasi sikap politik. Sikap politik yang menginginkan tuntutan demokratisasi melalui mekanisme demokrasi prosedural di satu pihak dan pengakuan atas berlangsungnya proses kepemimpinan kultural di pihak lain, atau upaya untuk mendorong terciptanya proses ke arah rasionalitas politik di satu sisi, yang sekaligus memuat makna pemberian penghargaan relatif atas fakta kepemimpinan tradisonal yang masih memiliki berbagai legitimasi, baik dari persepektif kultular maupun historis. Hal ini menggambarkan dinamika politik lokal Yogyakarta dalam merespon pro dan kontra RUUK Yogyakarta. Atas dasar pertimbangan fenomena tersebut, penelitian ini akan banyak berkaitan dengan dunia makna, produksi dan reproduksi pengetahuan, mitos, imajinasi atau simbol serta berbagai konsekuensi yang ditimbulkan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi politik. Antropologi politik untuk membeberkan dan mempelajari berbagai pranata dan praktek yang membentuk pemerintahan manusia, serta sistem-sistem pemikiran atas landasan yang disandarkannya. Antropologi politik berusaha untuk memahami proses dialektika antar pola budaya yang ditemukan di lapangan dengan memahami realitas melalui tradisi dan pikiran-pikiran partai politik sebagai representasi modernisasi politik. Dengan demikian penelitian ini lebih cenderung memilih pendekatan antropologi politik, guna dapat menelusuri peta agen perubahan politik, memahami latar belakang gerakan masyarakat yang timbul dalam merespon RUUK Yogyakarta, memahami dialektika antar pola budaya dan sistem sosial yang ditimbulkan, serta menelusuri jejak tarik menariknya antara mempertahankan sistem kekuasaan tradisional yang berbasis pada kultur politik kraton dengan politik modern. Polarisasi pandangan partai politik di dalam polemik RUUK DIY terbagi di dalam tiga periode. Periode pertama (1998-2002), periode kedua (2003-2007) dan periode ketiga (2008-2011). Tipologi partai politik tersebut adalah: Pertama, partai yang menghendaki pengukuhan Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur. Kedua, partai yang menghendaki pemilihan langsung. Ketiga, partai yang menghendaki pemisahan jabatan antara gubernur dan sultan. Implikasi perubahan politik tradisional menuju modernisasi poltik itu menimbulkan adannya beberapa aspek perubahan politik. Aspek itu adalah, Pertama, denaturasi unit – unit politik tradisonal. Kedua, degradasi melalui depolitisasi. Ketiga, Pecahnya sistem kekuasaan terbatas tradisional. Keempat, dua sistem kekuasaan dan kewenangan yang tak terdamaikan. Kelima, desakralisasi parsial atas kekuasaan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item