PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Studi Komparatif terhadap Dustūr al-Islāmy Hizbut Tahrir dan Qānūn Asāsi NII)

Robitul Firdaus, NIM: 08.234.487 (2010) PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Studi Komparatif terhadap Dustūr al-Islāmy Hizbut Tahrir dan Qānūn Asāsi NII). Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (720kB) | Preview
[img] Text (PEMISAHAN KEKUASAAN DAN ORGANISASI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Ada dua latar belakang penulisan tesis ini: Pertama, isu mengenai pemisahan kekuasaan dan organisasi negara sangat terkait dengan urgensi adanya mekanisme check and balances dalam sebuah sistem pemerintahan, tidak terkecuali sistem pemerintahan Islam. Kedua, Hizbut Tahrir (HT) dan Negara Islam Indonesia (NII) adalah dua gerakan yang berupaya dan memperjuangkan penegakan syariat Islam. Keduanya memiliki konstitusi negara Islam yang mereka susun untuk membentuk sistem pemerintahan Islam versi masing-masing. HT memiliki Dustūr al-Islāmy dan NII memiliki Qānūn Asāsi. Atas dasar itu, penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkomparasikan model pemisahan kekuasaan HT dan NII sebagaimana tertuang dalam konstitusi mereka. Melalui pembacaan tersebut, tesis ini juga bertujuan untuk merumuskan manhajul fikri HT dan NII dalam penyusunan sistem pemerintahan masing-masing, serta melakukan upaya kontekstualisasi terhadap temuan tersebut. Basis teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori pemisahan kekuasaan trias politica yang dikemukakan oleh Montesquie didukung teori-teori lain yang relevan. Ada dua pendekatan yang digunakan penulis; Pendekatan komparatif dan pendekatan legal institusional. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode library research atau penelitian pustaka dengan Dustūr al-Islāmy Hizbut Tahrir dan Qānūn Asāsi Negara Islam Indonesia sebagai bahan hukum primernya. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan: (1) Dari hasil komparasi terhadap Dustūr al-Islāmy HT dan Qānūn Asāsi NII telah ditemukan adanya upaya pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga Negara. Di satu sisi, Dustūr al-Islāmy Hizbut Tahrir memiliki keunggulan dibanding Qānūn Asāsi NII dalam menjelaskan fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara. Namun di sisi lain, Qānūn Asāsi NII lebih unggul dan lebih baik daripada Dustūr al-Islāmy Hizbut Tahrir dari perspektif model pembagian atau pemisahan kekuasaan. (2) Komparasi manhajul fikri HT dan NII dapat dilihat dari tiga perspektif; Pertama, kepemimpinan kepala negara HT lebih memiliki wewenang besar dibandingkan NII. Kedua, arena perjuangan Islam HT bersifat transnasional, sedangkan NII bersifat nasional. Ketiga, sumber hukum yang populer digunakan HT dan NII tidak jauh berbeda, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijmā’, dan masālih mursalah. (3) Kontekstualisasi terhadap model pemerintahan HT dan NII dapat dilakukan dalam empat hal: Perbaikan mekanisme sirkulasi elit, merumuskan hubungan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan, memberikan ruang pada civil society, dan terakhir memformulasikan perjuangan penegakan syariat Islam di era nation state.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
Uncontrolled Keywords: pemisahan, kekuasaan, organisasi, sistem pemerintahan islam
Subjects: Hukum Islam
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Hukum Islam
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 14 Feb 2013 19:19
Last Modified: 16 Apr 2015 11:52
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7001

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum