PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PEMILU ERA ORDE BARU DAN REFORMASI)

BAGUS ANWAR HIDAYATULLOH, NIM. 09340059 (2013) PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PEMILU ERA ORDE BARU DAN REFORMASI). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PEMILU ERA ORDE BARU DAN REFORMASI)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PEMILU ERA ORDE BARU DAN REFORMASI) ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Konfigurasi politik mengandung arti sebagai susunan kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Dari Pemilu tersebut terdapat juga gejolak polemik akibat konfigurasi politik. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstatasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik. Tentunya pada Era Orde Baru dan Reformasi terdapat beberapa ciri sifat produk hukum pemilu tersebut. Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan: bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan Pemilu yang ada pada Era Orde Baru dan Reformasi? Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu dengan mencari data-data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan juga bahan-bahan lainnnya yang berhubungan dengan Pemilu dan konfigurasi politik. Mulai dari segi historis, yuridis dan sosiologis. Analisis ini memasukkan dan mengkombinasikan dengan konfigurasi politik yang ada pada kedua masa yang terdapat pada salah satu produk hukum, di sini adalah produk hukum tentang pemilu. Dari hasil penelitian tersebut terjawab sebagai berikut: bahwa Era Orde Baru dapat dikategorikan memiliki sifat konfigurasi poltik yang otoriter dan memiliki karakter produk hukum pemilu yang ortodoks, dengan banyaknya aturan-aturan Pemilu yang dilaksanakan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada lembaga-lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu tapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya. Sedangkan pada Era Reformasi dapat dikategorikan memiliki sifat konfigurasi politiknya menuju arah demokratis dan memiliki karakter produk hukum pemilu yang menuju arah responsif akan tetapi belum sepenuhnya. Bisa dikatakan menuju arah demokratis dan responsif terbukti dengan adanya regulasi yang mengatur jalannya pemilu, tidak lagi dari internal eksekutif langsung, akan tetapi terdapat KPU yang menjalankan, bawaslu yang mengawasi dan MK yang menyelesaikan jika terdapat kasus-kasus tentang pelanggaran Pemilu. Akan tetapi, setelah beberapa tahun berlangsung di Era Reformasi, demokrasi yang diharapakan masyarakat pun belum muncul-muncul. Karena partai-partai yang mendominasi politik, maka demokrasi yang bertujuan menetralkan dan menstabilkan kondisi politik pemilu.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item