PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009

ABD. ROHIM, NIM. 09340097 (2013) PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009 ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (48MB) | Preview
	Text (PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009 ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)

Abstract

Upaya keterwakilan perempuan yang disuarakan dengan kuota 30% (affirmative action) di lembaga DPRD kota Yogyakarta beberapa tahun silam terus disuarakan. Keterwakilan yang diberikan kepada perempuan dengan kuota 30% belum berjalan secara maksimal bahkan belum terpenuhi sampai saat ini. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik dalam penetapkan calon legislatifnya. Begitu pula dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini menarik dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kaum perempuan yang selama ini terdapat diskriminasi baik secara sosial politik dan ekonomi serta budaya patriarki yang masih mengakar di kalangan masyarakat bahwa perempuan belum setara dengan lakilaki khususnya politik. Serta adanya undang-undang (UU partai politik dan UU Pemilu maupun KPU) yang selama ini belum memberi sanksi terhadap pelanggarannya. Penelitian ini menfokuskan pada masalah, bagaimana problematika dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di DPRD kota Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni peneliti menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian dan menjelaskan secara sistematik, mengenai keberadaan kedudukan wanita dalam partai politik maupun dalam parlemen di DPRD Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-politik, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan norma yang terkandung serta kajian atau pemetaan secara yuridis dengan pendekatan politik berdasarkan sinergitas antara hukum dan politik melalui asas -asas hukum. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan serta mengola data yang diberikan di lapangan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan perempuan sebagai manusia mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan bebas dan eksistensi sebagai perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki, namun hak perempuan masih belum berjalan secara maksimal masih terdapat prolem diantaranya praktik 30% keterwakilan perempuan belum diterapkan terutama oleh partai politik. Sistem pemilu juga menjadi penghambat, 2004 berkenaan nomor urut, sedang 2009 dengan suara terbanyak. KPU yang seharusnya menjadi pengatur dalam pemilu selama dua periode ini belum memberikan sanksi. Adapun faktornya Secara sosial, perempuan yang selalu dipandang sebagai kaum yang biasa diwakilkan aspirasinya oleh kaum laki-laki berbagai persoalan yang urgen bagi perempuan, dalam hal ini isu-isu terkait perempuan belum secara objektif disuarakan oleh perempuan. Akibatnya isu dalam pembuatan perda khusus perlindungan bagi perempuan dan kota layak anak belum terlaksana. Di lain hal, tingkat kesadaran perempuan dalam menyuarakan dirinya belum begitu maksimal dalam politik. Kendati demikian, disebabkan oleh cara pandang meraka yang masih beranggapan bahwa politik adalah dunia abu-abu. Secara ideologi masyarakat masih kental dengan budaya patriarki, sehingga perempuan untuk melangkahkan kakinya ke sektor publik masih bermasalah dengan dua sektor yaitu sektor publik dan domestik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item