KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN AGUNG PADA MASA KERAJAAN MATARAM ISLAM TAHUN 1613-1645 M

ZAID MUNAWAR, NIM. 09123019 (2013) KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN AGUNG PADA MASA KERAJAAN MATARAM ISLAM TAHUN 1613-1645 M. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN AGUNG PADA MASA KERAJAAN MATARAM ISLAM TAHUN 1613-1645 M ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN AGUNG PADA MASA KERAJAAN MATARAM ISLAM TAHUN 1613-1645 M ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)

Abstract

Kerajaan Mataram Islam memiliki arti penting dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Sultan Agung adalah raja ke III (16131645) Mataram yang memiliki peran besar terhadap kejayaan kerajaan. Pada masa awal atau selama masa kekuasaannya, kondisi pemerintahan diliputi ketegangan politik, baik dengan para penguasa Jawa di wilayah lainnya, maupun dengan bangsa asingyang berujung pada peperangan. Hal ini terjadi, di samping karena untuk mempertahankan daerah kekuasaan, juga untuk memperluas ekspansi wilayah sebagai misi Sultan Agung, yaitu menguasai tlatah Jawa. Situasi tersebut memerlukan dukungan yang besar terutama dalam bidang ekonomi, karena tanpa ekonomi yang baik, maka miiter kerajaan tidak akan menjadi kuat. Di samping itu, pembentukan birokrasi yang kompleksdan semakin bertambanya pula kebutuhan-kebutuhan kerajaan memerlukan sebuah pengaturan yang bijak demi berjalannya sebuah roda pemerintahan yang baik. Keadaan inilah yang mengharuskan Sultan Agung sebagai seorang pemimpin untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang arif demi keutuhan dan kejayaan sebuah negara serta masyarakat di dalamnya. Tujuan penelitianadalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Sultan Agung dan seberapa besar dampaknya terhadap berbagai bidang kehidupan di dalam Kerajaan Mataram Islam. Penelitian historis ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang mengacu pada sumbersumber tertulis, seperti buku, makalah, majalah, maupun artikel dalam internet. Adapun untuk menganalisa kebijakan ekonomi Sultan Agung, penulismenelitinya dengan menggunakan pendekatan politik dan sosial, serta teori Jhon Meynard Keynestentang goverment policy (kebijakan pemerintah) bahwa campur tangan pemerintah memiliki arti penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan tersebut berupa kebijakan riil (fiskal, moneter, dan pembangunan) dan non-riil (regulasi dan sistem ekonominya). Kebijakan ekonomi Sultan Agung terdiri dari tiga macam, pertama meningkatkan pertanian dengan terlebih dahulu mendistribusikan tanah, membentuk forum komunikasi bagi para petani, membangun bendungan beserta saluran airnya, dan intensifikasi tanaman padi disertai pemberian modal untuk memperbanyak produksi beras dalam pertanian. Kedua, membentuk petugas pajak dan menentukan besaran pajak yang harus diserahkan kepada kerajaan. Ketiga, membentuk Lembaga Keuangan yang mengurusi segala pemasukan untuk kas kerajaan. Melalui ekonomi yang baik, Mataram dapat menguasai sebagian besar wilayah Jawa (kecuali Banten dan Batavia) yang terbagi menjadi empat wilayah bagian, yaitu kutagara, negara agung, mancanegara, dan pasisiran. Mataram juga mampu menancapkan kekuasaannya di wilayah luar Jawa, seperti Madura, Palembang (Sumatra), Sukadana dan Banjarmasin (Kalimantan), sertaMakasar (Sulawesi).Pemasukan kekayaan kerajaandidapat melalui aktifitas perekonomian yang ditarik dari pajak, yaitu pajak penduduk, pajak tanah (sebagian besar dari pertanian), pajak upeti, dan pajak bea cukai barang dan jasa dari kegiatan perdagangan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item