@phdthesis{digilib10430,
           month = {August},
           title = {KEDUDUKAN ANAK HASIL PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH
MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA},
          school = {PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 08360013 AHMAD CANGGIH GHULAM HALIM },
            year = {2012},
            note = {Drs. Abdul Halim, M.Hum},
        keywords = {KEDUDUKAN, ANAK, PERNIKAHAN YANG TIDAK SAH, PUTUSAN, MAHKAMAH KONSTITUSI, FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10430/},
        abstract = {Banyaknya fenomena anak luar nikah di tengah masyarakat, semakin
menunjukkan bahwa moral manusia semakin jauh dari iman, pergaulan bebas
yang banyak terjadi di kalangan remaja menambah bobroknya moral anak bangsa
yang notabene merupakan penerus bangsa. Diaturnya pencatatan perkawinan di
Negara dimaksudkan menjaga ketertiban administrasi dan juga menjaga agar
status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum
agama dan hukum negara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak
memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak
yang dilahirkan. Sampai pada waktunya Mahkamah Konstitusi memberikan
Putusan terhadap status anak luar nikah atas pengujian Pasal 43 ayat 
Penelitian ini merupakan library research atau penelitian pustaka yaitu
penelitian dengan data yang diperoleh dari literatur buku-buku primer maupun
sekunder.Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi
kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan
dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat
penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan cara
mendiskripsikan alasan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia, dan
dilakukan analisis mengenai alasan serta persamaan dan perbedaan pendapat
kedua lembaga secara Hukum Positif dan Hukum Islam. Pendekatan penelitian
dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis yaitu berlandaskan hukum positif
serta al-Qur?an dan al-Hadis
Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah
Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kesamaan yaitu dalam
hal perlindungan hukum bagi status anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi
memberikan perlindungan dengan pengujian Pasal 43 ayat }
}