%0 Thesis
%9 Skripsi
%A   DIMAS TRI PEBRIANTO , NIM. 06380075 
%B UIN SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA
%D 2012
%F digilib:10492
%I PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
%K HUKUM ISLAM, JUAL BELI, BURUNG  BAKALAN
%P 104
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG  BAKALAN   (STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS  YOGYAKARTA)      
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10492/
%X Latar belakang penelitian ini adalah kekecewaan para pemula kicau mania  yang merasa tertipu dengan para penjual burung bakalan. Burung bakalan ada yang  berasal dari peternak dan ada juga yang merupakan burung hasil tangkapan. Banyak  kriteria dan butuh ketelitian serta kejelian pembeli untuk mendapatkan burung  bakalan atau piyikan yang bagus dan berkwalitas. Banyaknya pembeli yang berminat  dengan burung bakalan menyebabkan penjual burung bakalan berlaku curang untuk  memperoleh keuntungan lebih besar. Tidak jarang mereka menipu pembeli dengan  berbagai cara terlebih di pasar besar seperti pasar satwa dan tanaman hias  Yogyakarta. PASTHY sebagai salah satu pasar burung terluas dan modern di  Yogyakarta menyediakan berbagai jenis burung baik yang sudah jadi maupun yang  masih bakalan. Para penjual di pasar ini tidak seluruhnya memiliki kios tetap, ada  penjual yang hanya datang dan berjualan pada hari pasaran tertentu. Yang menjadi  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam memandang jual beli  burung bakalan khususnya yang terjadi di PASTHY ini ditinjau dari syarat dan rukun  jual beli yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum Islam.   Data penelitian ini dihimpun dari observasi lapangan melalui pengamatan dan  wawancara, kemudian dianalisa berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam  hukum Islam dalam hal jual beli dengan menggunakan metode deskriptif analitis  dengan pola fikir induktif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli burung bakalan dilihat dari  perspektif hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaan yang  terjadi di PASTHY akad jual beli burung bakalan terdapat unsur garar. Penjual tidak  menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau ‘aib pada  burung dagangannya. Bahkan ada juga penjual yang dengan sengaja mengecat/  mewarnai bulu burung bakalan yang tadinya betina menyerupai burung bakalan   jantan, dan tidak mengakui asal burung sebenarnya/ menyebutkan asal burung   bakalan dari daerah lain yang ternama, untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga  pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi. Maka  hukum dari jual beli burung bakalan ini menjadi dilarang (haram). 
%Z Drs. H. Abdul Majid AS, M. SI