%0 Thesis
%9 Skripsi
%A FEBRI NUR SYAHIDAH  , NIM: 08370050
%B UIN SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA
%D 2012
%F digilib:10513
%I PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
%K KEBIJAKAN, DINAS PENDIDIKAN, DI SEKTOR  PENDIDIKAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH 
%P 87
%T KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KLATEN DI SEKTOR  PENDIDIKAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH 
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10513/
%X Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan tersebut dilakukan   oleh manusia-manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta  strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan  pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah  sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta  berlangsung seumur hidup.   Dalam penelitian ini terdapat pokok masalah yaitu apa pandangan siyasah  syar‟iyyah terhadap kebijakan pendidikan di Klaten, dan apa implementasi  kebijakan Pemda Klaten di sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori  kebijakan publik, system pembuatan kebijakan, dan kebijakan yang ideal  perspektif fikih siyasah. Field research adalah jenis penelitian ini, yaitu penelitian  yang menekankan sumber informasi dari data yang diperoleh dri lapangan melalui  obserfasi langsung ke sumber-sumber yang mendukung dalam proses penyusunan  karya ilmiah ini dan didukung dengan buku-buku, kitab fikih dan literature yang  berkaitan atau relevan dengan objek kajian.   Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan utama pemberlakuan kebijakan  MBS di Klaten adalah peningkatan mutu pendidikan melalui model pengelolaan  sekolah yang lebih demokratis. Secara empiris, memang MBS perlu  diimplemantasikan sebab model pengelolaan sekolah secara sentralistis yang telah  cukup lama diterapkan terbukti kurang mengakomodasi kebutuhan sekolah,  menumpulkan daya kreatifitas sekolah, dan mengikis habis sense of belonging  warga sekolah terhadap sekolahnya. Kebijakan yang dikeluarkan Dinas  Pendidikan klaten belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin karena  masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum  memberikankan kemanfaatan yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya  yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi.  Maskipun SPP telah secara resmi dihapuskan oleh pemerintah tetapi pada  kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah, Hal tersebut  tentunya sangat berlawanan dengan kaidah fiqhiyyah  yang berbunyi “tasharruful  imami ala-tasyri’ati manuutun bilmashlakhah” yang mempunyai arti kebijakan  seorang pemimpin seharusnya berdasarkan atas kemaslahatan manusia.   Dari sudut pandang hak asasi manusia dalam hal keterjangkauan  (Accessability) dalam pemenuhan hak atas pendidikan, di Klaten masih terdapat  kendala dalam budaya pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan  melanjutkan sekolah bagi anak perempuan. Orang tua masih menganut budaya  memberikan prioritas kedua bagi anak perempuan setelah anak laki-laki.    
%Z Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.