%0 Thesis
%9 Skripsi
%A H A S N O  , NIM. 08360047
%B UIN SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA
%D 2012
%F digilib:10522
%I PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
%K STUDI KOMPARASI, HUKUM ISLAM,  HUKUM   INDONESIA      
%P 86
%T HADIAH KEPADA PENYELENGGARA NEGARA   STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM   INDONESIA  
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10522/
%X Praktik korupsi di Indonesia saat ini semakin bertambah luas dimulai dari   kalangan birokrasi atau pejabat atas sampai pada pejabat terendah, berbagai  macam cara untuk melakukan korupsi baik dengan penyalahgunaan jabatan,  amanat, penggelapan uang negara, sampai pada prektik suap. Suap adalah salah  satu bagian dari korupsi yang sebagaimana dalam Undang-undang tindak pidana  korupsi yaitu dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-undang  No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Gratifikasi  menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hadiah kepada pegawai negeri atau  penyelenggara.     Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu mengacu pada  pendekatan yuridis komparasi yaitu antara Hukum Islam dan Hukum Indonesia  melalui UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi, Sehingga penyusun dapat mengetahui tentang persamaan  dan perbedaan mengenai masalah hadiah kepada penyelenggara negara.     Dari hasil penelitian ditemukan persamaan dan perbedaan antara hukum  Islam dan hukum Indonesia yaitu:   Persamaan.  - Hukum Islam dan Hukum Indonesia sama-sama melarang hadiah kepada   pegawai pemerintah atau penyelenggara negara karena hadiah itu bagian dari  suap atau risywah.   - Hukum Islam dan Hukum Indonesia punya sanksi hukum yang sama dalam  masalah korupsi (suap).   Pebedaan.  - Dalam hukum Islam, tidak membahas dan merincikan batas gratifikasi/hadiah   kepada penyelenggara, sedangkan dalam hukum Indonesia sebagaimana  tertecantum dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No.20  tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.     - Hukum Islam dalam hal sanksi pidananya tidak bersifat tertulis namun ada  pada tangan penguasa atau hakim, dengan hukuman ta’zir. Sementara dalam  Hukum Indonesia sanksinya diatur dalam Undang-undang tindak pidana  korupsi yaitu dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi.     
%Z Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.