@phdthesis{digilib10544,
           month = {August},
           title = { 
DISKRIMINASI PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS
PENCURIAN  DAN KORUPSI DI INDONESIA                           
(STUDI SEJUMLAH KASUS PENCURIAN DAN KORUPSI DI INDONESIA) },
          school = {PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM.  08370063 KHABIB ABDULLAH },
            year = {2012},
            note = {Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag},
        keywords = { 
DISKRIMINASI, PENERAPAN HUKUM, KASUS
PENCURIAN  DAN KORUPSI DI INDONESIA                                                   
 },
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10544/},
        abstract = {Perkembangan kehidupan masyarakat yang amat cepat sebagai hasil dari
pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang telah membawa perubahan yang
begitu besar. Hukum seiring sejalan mengimbangi perkembangan social, politik
budaya, dan sain. Nanum dalam pelaksanaan hukum terdapat berbagai tantangan
hukum yang bisa menimbulkan terjadinya diskriminasi penerapan hukum antara si
kaya dan si miskin. 
Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut
terwujud dalam pembedaan perlakuan hukum terhadap sesama warga Negara.
Diskriminasi dalam praktik dapat terjadi secara explisit dan terselubung. Dan
bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dan  bagaimana  menurut Islam.                                                                                                                       
 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan
menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan yang menganalisis
pengertian hukum asas hukum sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Data
yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder, sedangkan analisis
data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis yakni penelitian yang
memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap objek yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kasus
pencurian kategori kaum miskin dan kasus korupsi kategori kaum kaya di
indonesia, tidak sesuai berdasarkan besar ukuran pidananya. Tidak kesesuain ini
pada cita-cita hukum yang mengarah pada kemaslahatan dan keadilan. 
 }
}