%0 Thesis
%9 Skripsi
%A ARIFAH WAHYU CANDRA DEWI, NIM. 08370064
%B UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%D 2012
%F digilib:10556
%I PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
%K Keistimewaan Yogyakarta, Fikih Siyasah
%P 90
%T KETERBENGKALAIAN RUU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10556/
%X Status Keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keputusan  Nagari Ngayogyakarta untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun  sebelum bergabung terlebih dahulu terjadi proses reunifikasi antara Kasultanan  dan Pakualaman. Reunifikasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai satu (sebuah)  kerajaan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai  dwitunggal pemimpinya. Permasalahan seputar RUU Keistimewaan Yogyakarta  sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak.  Apalagi setelah lama diajukan ternyata sampai sekarang RUU Keistimewaan  tersebut belum juga disahkan. Dibalik keterbengkalaian RUU Keistimewaan  Yogyakarta pasti ada alasan atau sebab kenapa RUU Keistimewaan belum  disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti alasan  tersebut dengan perspektif Fikih Siyasah.  Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library  Research) dan Penelitian lapangan (Field Research). Penelitian Pustaka (Library  Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan  bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online, dan  sumber pustaka lainya yang revelan dengan topik yang dikaji sebagai suber  datanya. Sedangkan penelitian lapangan (Field Research) adalah sebagai  penelitian tambahan untuk mendapatkan atau menjelaskan informasi yang dirasa  masih belum jelas. Dengan menggunakan pendekatan historis dan normatif.  Menurut wawancara penului dengan anggota DPRD Provinsi Daerah  Istimewa Yogyakarta, bahwa pemerintah yang diwakili oleh Departemen Dalam  Negeri menginginkan pengisian Gubernur dan Wakil Gubenur dipilih melalui  pemilihan umum sedangkan mayoritas masyarakat Yogyakarta menginginkan  pengisian dengan penetapan. Oleh karena itu DPRD sedang berusaha  mempertemukan satu pasal yang masih menjadi kontroversi tersebut. Dan  hasilnya adalah bahwa tahun 2012-2017 Gubernur dan Wakil Gubernur  ditetapkan sedangkan setelah tahun 2017 dilakukan pemilihan lewat DPRD  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.