TY  - THES
ID  - digilib10556
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10556/
A1  - ARIFAH WAHYU CANDRA DEWI, NIM. 08370064
Y1  - 2012/04/05/
N2  - Status Keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keputusan
Nagari Ngayogyakarta untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun
sebelum bergabung terlebih dahulu terjadi proses reunifikasi antara Kasultanan
dan Pakualaman. Reunifikasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai satu (sebuah)
kerajaan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai
dwitunggal pemimpinya. Permasalahan seputar RUU Keistimewaan Yogyakarta
sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak.
Apalagi setelah lama diajukan ternyata sampai sekarang RUU Keistimewaan
tersebut belum juga disahkan. Dibalik keterbengkalaian RUU Keistimewaan
Yogyakarta pasti ada alasan atau sebab kenapa RUU Keistimewaan belum
disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti alasan
tersebut dengan perspektif Fikih Siyasah.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library
Research) dan Penelitian lapangan (Field Research). Penelitian Pustaka (Library
Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan
bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online, dan
sumber pustaka lainya yang revelan dengan topik yang dikaji sebagai suber
datanya. Sedangkan penelitian lapangan (Field Research) adalah sebagai
penelitian tambahan untuk mendapatkan atau menjelaskan informasi yang dirasa
masih belum jelas. Dengan menggunakan pendekatan historis dan normatif.
Menurut wawancara penului dengan anggota DPRD Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, bahwa pemerintah yang diwakili oleh Departemen Dalam
Negeri menginginkan pengisian Gubernur dan Wakil Gubenur dipilih melalui
pemilihan umum sedangkan mayoritas masyarakat Yogyakarta menginginkan
pengisian dengan penetapan. Oleh karena itu DPRD sedang berusaha
mempertemukan satu pasal yang masih menjadi kontroversi tersebut. Dan
hasilnya adalah bahwa tahun 2012-2017 Gubernur dan Wakil Gubernur
ditetapkan sedangkan setelah tahun 2017 dilakukan pemilihan lewat DPRD
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
PB  - PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
KW  - Keistimewaan Yogyakarta
KW  -  Fikih Siyasah
M1  - skripsi
TI  - KETERBENGKALAIAN RUU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
AV  - restricted
EP  - 90
ER  -