%A NIM. 08360010 H U S A I N I
%T CAMBUK SEBAGAI BENTUK HUKUMAN(STUDI KOMPARATIF ANTARA QANUN ACEH DAN HUKUM ADAT ACEH)
%X Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem
pemerintahan syari’at Islam di provinsi Aceh. Hukuman cambuk dipandang sebagai
hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syari’at Islam, karena
bernuansa Islami dan sesuai dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan
bagi pelanggaran tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang Minuman
Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian),
dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat (mesum). Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya
pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk
dianggap melanggar hak asasi manusia serta merupakan hukuman yang kejam. Berbagai
macam reaksi yang timbul di dalam masyarakat terhadap cambuk yang dijadikan sebagai
alat pelaksanaan hukuman.
Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan yaitu; pertama, apa latar belakang
cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari’at Islam di Aceh?
Kedua, bagaimana perbandingan hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan Hukum
adat Aceh?. Data penelitian ini penulis peroleh melalui library reseach (penelitian
pustaka) dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website, dan referensi-referensi
yang relevan dengan permasalahan judul penelitian penulis ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk telah membawa
perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga
baru yaitu Dinas Syari’at Islam yang bertugas sebagai lembaga pengawas serta sebagai
eksekutor hukuman cambuk. Hukuman cambuk menjadi hukuman alternatif prioritas
dalam penerapan syari’at Islam di provinsi Aceh dikarenakan pada masa kepemimpinan
Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ketika itu Sultan Iskandar Muda pernah
menghukum putera satu-satunya yang bernama (Meurah Pupok) dengan bentuk
hukuman cambuk karena telah melanggar hukum dan adat Aceh yakni telah melakukan
zina dengan salah seorang istri pengawal istana Sultan, sehingga akhirnya Sultan
Iskandar Muda memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman cambuk tersebut
karena sesuai dengan perintah Allah Swt. yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an.
Pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh bila dilihat dari segi qanun Aceh
dan hukum adat Aceh memiliki perbedaan, adapun perbedaan yang signifikan terdapat
pada bentuk pelaksanaan ditengah-tengah masyarakat mengenai banyaknya jumlah
cambukan yang dilakukan antara qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Selain perbedaan
jumlah cambukan, dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh juga terdapat berbagai
perbedaan pandangan dalam memahami hukuman cambuk itu sendiri. Masyarakat dan
kalangan praktisi hukum menanggapi pro kontra terhadap pelaksanaan peraturan daerah
(qanun) tersebut dinilai diskriminatif, karena hanya membidik masyarakat kecil. Oleh
karena itu, sudah seharusnya elemen bangsa khususnya NAD mencarikan solusi yang
ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan cara-cara yang tepat tanpa
mengenyampingkan Adat kebiasaan masyarakatnya.
%D 2012
%K hukuman cambuk, qanun aceh, hukum adat aceh
%I PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib10606