The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PEMIKIRAN IMĀM ASY-SYĀFI’Ī TENTANG HAK IJBĀR WALI DALAM PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM INDONESIA
Hak ijbār adalah hak kuasa seorang wali (bapak) untuk memaksa anak perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa dimintai persetujuan lebih dahulu. Maka dengan adanya konsep hak ijbār ini dimungkinkan banyak anak yang dipaksa menikah oleh orangtuanya karena berbagai alasan diantaranya faktor ekonomi, cepat ingin cucu, padahal ketika dilihat dari usia nikah, mereka belum cukup umur. Imām asy-Syāfi‟ī adalah salah satu ulama‟ dari keempat mazhab yang lain, bahkan corak mazhabnya telah mempengaruhi wajah Indonesia artinya bahwa penduduk Indonesia mayoritas penganut mazhab Syāfi‟ī tentu sedikit banyak pemikiran beliau akan memp engaruhi pola pikir pengikutnya. Dari problem di atas, muncul pertanyaan bagaimana pemikiran dan argumen beliau terkait hak ijbār wali dalam pernikahan dan bagaimana relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia tentu hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian yang memafaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian . Dalam penelitian ini bersifat diskriptif-analitis yaitu penyusun berusaha mendiskripsikan hak ijbār menurut pandangan Imām asySyāfi‟ī dan Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia, kemudian dianalisis dengan meng-kontekstualisasi-kan sesuai fenomena dan perkembangan zaman dewasa ini. Sedangkan pe ndekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat konsep nash dan konsep Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia dan menyesuaikan dengan Maqāsid asy-Syarīah terkait hak ijbār. Berdasarkan dari hasil analisis pembahasan, maka Imām asy-Syāfi‟ī memberlakukan secara tegas tentang hak ijbār artinya orang tua (ayah dan kakek) berhak memaksa (punya ijbār) terhadap anak perempuannya atau orang yang berada di bawah perwaliannya untuk men ikah baik wanita itu gadis belum dewasa maupun gadis dewasa. Sedangkan untuk perkawinan seorang janda, maka harus ada izin tegas dari yang bersangkutan. Lain halnya dengan konsep Perundangundangan Perkawinan Islam Indonesia, bahwasanya dalam sebuah perkawinan tidak mengakui adanya unsur paksaan (ijbār), hal ini terlihat jelas dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 KHI dan pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Jika ada unsur paksaan maka perkawinan tidak bisa di langsungkan atau bisa dibatalkan. Maka relevansi dan kontekstualisasinya dari kedua pendapat di atas adalah untuk kebaikan dan maslahah kehidupan rumah tangganya, menghindari unsur-unsur yang bisa memicu pada ketidak-harmonisan rumah tangga yang akhirnya memicu terhadap perceraian, sehingga dari kedua pendapat di atas kenapa harus ada batasan umur menikah. Selain itu Indonesia telah mempunyai aturan tentang perkawinan sendiri yang ini dirasa lebih relevan dan maslahah untuk perkembangan masyarakat saat ini. Sehingga Ketika hak ijbār ini diterapkan di Indonesia , maka tidak relevan lagi mengingat sosio-kultural masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Arab atau dimana kehidupan Imām asy-Syāfi‟ī pada waktu itu.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
PEMIKIRAN IMĀM ASY-SYĀFI’Ī TENTANG HAK IJBĀR WALI DALAM PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM INDONESIA (Text)
PEMIKIRAN IMĀM ASY-SYĀFI’Ī TENTANG HAK IJBĀR WALI DALAM PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM INDONESIA (Other)
HTML Summary of #10671 PEMIKIRAN IMĀM ASY-SYĀFI’Ī TENTANG HAK IJBĀR WALI DALAM PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM INDONESIA