%A NIM. 08380072 MUFLIHATUL BARIROH
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI
%X Dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat
diperjual belikan sebagaimana dalam sistem perekonomian konvensional. Uang
tidak dapat diperdagangkan dan penggunannya sebatas hanya sebagai media
petukaran serta ukuran nilai. Jika untuk pengecualian uang harus dipertukarkan
dengan uang, maka pembayaran dari kedua pihak harus seimbang dan secara
tunai. Pelanggaran atas peraturan tersebut berakibat pada riba fad�l.
Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya fatwa dari Majlis Ulama
Indonesia (MUI) kota Jombang Jawa Timur yang menetapkan terhadap
larangan transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri.
Ketetapan tersebut didasarkan bahwa fenomena tersebut diindikasikan tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena adanya motif riba di
dalamnya. Sementara di pihak lain, praktik tersebut semakin marak dan telah
menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian masyarakat Islam setiap
menjelang hari raya Idul Fitri.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik
pengumpulan data perpaduan dari lapangan dan studi kepustakaan yang
menggunakan metode pendekatan usu�l al-fiqh dengan cara preskriptif-analitik,
yaitu menilai suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori, asas-asas,
dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan menganalisis pelaksanaan akad yang
terjadi dalam praktik penukaran uang tersebut, sehingga memperoleh jawaban
atas permasalahan yang dirumuskan.
Berdasarkan hasil penelitian, dengan pertimbangan hukum Islam harus
mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan
masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (sense of maslahah),
penyusun menyimpulkan bahwa praktik penukaran uang baru tersebut adalah
diperbolehkan dan berdampak pada kemaslahatan yang besar untuk kedua
belah pihak yang bertransaksi. Adapun status mengenai adanya selisih dari
jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah termasuk riba, karena
tidak adanya unsur eksploitasi di dalamnya. Selisih uang tersebut disamakan
dengan upah (ujroh) yang harus diterima oleh penyedia jasa sebagai ganti jasa
atas jerih payahnya selama mengantri untuk menukarkan uang di Bank.
Walaupun demikian, berlangsungnya pelaksanaan praktik transaksi
tersebut harus tetap memperhatikan etika dan aturan. Keberadaan para
penyedia jasa tukar uang seharusnya tidak bertempat di sudut-sudut jalan raya
yang padat, sehingga akan mengganggu berlangsungnya arus lalu lintas baik
pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, para penyedia
jasa tukar uang bisa berkumpul dan bertempat di satu tempat tertentu khusus
untuk menyediakan jasa penukaran uang baru.
%D 2012
%K uang baru, idul fitri
%I PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib10673