The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PISUKA PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT
Pada umumnya masyarakat muslim suku Sasak melangsungkan perkawinan secara adat dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat sah perkawinan secara agama, tanpa meninggalkan salah satu rukun dan syarat sah perkawinan tersebut. Selain diwajibkan memberikan mahar, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk memberikan pisuka. Mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah suatu pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara pisuka menurut adat, sebagai padanan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berbentuk barang atau uang yang bertujuan untuk meringankan beban pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan resepsi perkawinan berdasarkan kerelaan, yang penentuannya merupakan hak dari keluarga pihak perempuan. Dalam konteks ini, penyusun tertarik untuk meneliti praktik pisuka pada perkawinan adat masyarakat muslim suku Sasak serta tinjauan hukum Islam dalam menyikapi mahar dan pisuka dari aspek teoritis dan praktiknya pada masyarakat suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah. Pada praktiknya, posisi pisuka jauh lebih urgen daripada mahar, bahwa pisuka mempunyai kekuatan yang bisa saja memperberat jalannya perkawinan, serta menunda terlaksananya akad nikah. Sementara pisuka tidak dikenal di dalam Islam, kewajiban dari calon suami kepada calon isterinya hanyalah berupa mahar sebagai bentuk awal dari tekad seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang ia cintai dan keberadaan pisuka tidaklah menimbulkan akibat hukum, sama halnya dengan keberadaan mahar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara dengan 9 responden dari masyarakat muslim suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai apakah penerapan pisuka dalam perkawinan adat suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan dengan al-Qur’an, hadis serta kaidah-kaidah fiqih. Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, pemberian pisuka yang hanya merupakan kepantasan adat tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum untuk membuat suatu proses akad perkawinan rumit, tertunda, sebab pisuka tidak dikenal dalam Islam serta praktik pisuka yang terjadi di kelurahan Ampenan Tengah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PISUKA PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT (Text)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PISUKA PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT (Other)
HTML Summary of #10721 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PISUKA PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT