@phdthesis{digilib10743,
           month = {October},
           title = {KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID 
},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09340089 AHMAD RIZAL FAWA?ID},
            year = {2013},
            note = {UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.},
        keywords = {Konsttitusionalitas, MPR, DPR, Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10743/},
        abstract = {Pada tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR,
yang pada waktu itu merupakan lembaga pemberi mandat yang memegang
kendali ketatanegaraan. Latar belakang yang menjadi landasan untuk penelitian
ini adalah proses yang inkonstitusional yang dilakukan DPR dan MPR dalam
proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Alasan pemberhentian ini
didasarkan atas berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden yang
dinilai controversial, misalnya pembubaran Departemen Penerangan dan
Departemen Sosial, kemudian seringnya reshuffle kabinet, seringnya melakukan
lawatan kenegaraan, hingga sandungan dana Yantera Bulog dan bantuan Sultan
Brunei Darusssalam.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma, dan melakukan penelitian lapangangan terkait pelaku hukum proses
pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Sistem norma yang dimaksud
adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan. Sifat
penelitian ini adalah deskritif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh
konsep yang ada ralevansinya dengan pembahasan. Penelitian ini menitikberatkan
kepada konstitusionalitas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, Data dan
bahan hukum yang digunakan adalah dari berbagai sumber bacaan baik dalam
bentuk buku bacaan terkait impeachment, skripsi, maupun e-book, serta sumber
bahan hukum yang mendukung yang menyangkut kepentingan penelitian.
Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan
analisis.
Garis besar yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa proses
pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid merupakan tindakan
inkonstitusional, terutama yang merasa tidak sesuai dengan yang diharapkan
bahwa Gus Dur adalah sebagai pemimpin alternatif. Dalam proses pemberhentian
Gus Dur juga terdapat sejumlah problematika hukum yang sangat mengganjil,
yang mengakibatkan kepada konstitusionalitas pemberhentiannya mulai dari
pembentukan Pansus Bulog yang cacat hukum, memorandum yang kurang fakta
hukum, hingga Sidang Istimewa yang cacat hukum.
Keyword: Konsttitusionalitas, MPR, DPR, Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.}
}