@phdthesis{digilib11099,
           month = {June},
           title = {FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA},
          author = {NIM. 09370091 SARI WIDOWATI},
            year = {2013},
            note = {PEMBIMBING: Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag},
        keywords = {Fatwa, koruptor, hukuman mati},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11099/},
        abstract = {Korupsi merupakan perbuatan haram yang dilakukan oleh seseorang dan
atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan
kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat
merugikan departemen atau instansi terkait. Parahnya kejahatan korupsi hampir
muncul di berbagai dunia dengan intensitas yang beragam tak terkecuali Indonesia
yang korupsinya paling tinggi di Asia. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh
pemerintah untuk mmemberantas penyakit korupsi tersebut tetapi tidak satu pun
usaha dari pemerintah yang membuahkan hasil. Maka dari itu NU sebagai
organisasi ke agamaan yang sangat peduli terhadap bangsa ini mengeluarkan
fatwa kembali tentang kejahatan korupsi. Tetapi fatwa yang kali ini lebih tegas
dari fatwa yang sebelum-sebelumnya. Karena fatwa tersebut adalah koruptor
boleh di hukum mati jika melakukan korupsi secara berulang-ulang atau korupsi
dalam jumlah besar. Dan fatwa tersebut menjadi sebuah Pro dan kontra
dimasyarakat.
Dari uraian latar belakng diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam
penelitian ini adalah, pertama, Apakah dasar-dasar hukum fatwa NU tentang
hukuman mati bagi koruptor sudah sesuai dengan hukum pidana Islam (fikih
jinayah)? Kedua, bagai mana relevansinya fatwa NU tentang hukuman mati bagi
koruptor dalan konteks kekinian?
Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu
penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini
sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisik.
Model ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis
persoalan korupsi dan fatwa NU tentang hukuman mati bagi para kotuptor
perspektif fikih jinayah. Apapun pendekatan akan lebih diarahkan kepada
pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini akan menekankan pada ketentuanketentuan
fikih jinayah baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji
obyek penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif.
Penelitian ini dapat menjelaskan bahwa fatwa NU tentang hukuman mati
bagi koruptor yang melakukan korupsi berulang kali atau korupsi dalam jumlah
besar yang dapat merugikan keuangan negara, tidak keluar dari kaedah-kaedah
hukum Islam dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena merujuk pada fikih
jinayah korupsi merupakan jarimah taksir yang hukumannya di tentukan oleh
penguasa. Dan salah satu sanksi hukuman yang ada dalam jarimah taksir adalah
hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa imbasnya untuk
kelangsungan hidup di masyarakat. Hukuman mati dapat diterapkan jika
kepentingan umum menghendaki dengan diadakannya hukuman mati. Dan
hukuman mati yang difatwakan NU merupakan implementasi dari tujuan
pemidanaan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang lagi kejahatankejahatan
korupsi selanjutnya.}
}