%0 Thesis
%9 Skripsi
%A FATCHUL HUDA,  NIM. 09350051
%B FAK. SYARIAH DAN HUKUM
%D 2013
%F digilib:11158
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%P 119
%T HAK NAFKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR PERNIKAHAN (STUDI TERHADAP FATWA MUI NOMER: 11 TAHUN 2012)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11158/
%X Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban  dalam perkawinan. Salah satu bentuk dari sebab dan kewajiban adalah nafkah, anak  hasil hubungan di luap pernikahan tidak mempunyai hubungan nafkah dengan lakilaki  yang menyebabkan kelahirannya yaitu bapaknya. Juga anak hasil hubungan di  luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya  dan keluarga ibunya. Anak hasil hubungan di luar pernikahan tidak menanggung dosa  perzinaan yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan kelahirannya, dosa bapak  dan ibunya. Orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan, dikenakan hukuman  hadd oleh pihak yang berwenang, untuk menjaga keturunan yang sah.  Penyusun ingin menjawab rumusan masalah yaitu pandangan dan istinbat  MUI dan relevansi pandangan MUI dengan Undang-undang di Indonesia, penyusun  menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) menelusuri atau mengkaji  berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini  menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis yaitu menganalisis data dengan  menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar hukum positif maupun  hukum agama dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri  diturunkan untuk kepentingan sosial.  Kesimpulan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang status  anak zina serta perlakuan terhadapnya. Fatwa ini dikeluarkan untuk mencegah  meluasnya dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan yang dipakai dalam  pengeluaran Fatwa ini adalah pencegahan (sadd az-Zari’ah). Dalam Islam sudah  dijelaskan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan status keperdataannya hanya  dijatuhkan pada ibu dan keluarga ibunya saja. Tujuan dari Fatwa Majelis Ulama  Indonesia sama-sama memberikan perlindungan terhadap anak di luar pernikahan,  Hanya saja dasar yang di lakukan Majelis Ulama Indonesia yaitu al-Qur’an dan  Hadist. Bentuk perlindungan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam  Fatwanya adalah Ta’zir terhadap lelaki pezina, bentuk hukuman Ta’zir yang  disebutkan antara lain: memberikan kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan  harta setelah ia meninggal melalui Wasiat wajibah.
%Z PEMBIMBING: Dr. H. AGUS MOH.NAJIB, M.Ag