relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11163/
title: ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY
creator: IRWANDI SIDO, NIM. 09340036
subject: Ilmu Hukum
description: Penelitian ini bertujuan untuk pempelajari fungsi pengawasan yang  dimiliki oleh lembaga legislatif terhadap Pemerintah DIY. Sebagaimana kita  ketahui bersama bahwa Yogyakarta adalah daerah yang berstatus “Daerah  Istimewa” yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal yang menarik dari daerah ini  adalah tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan  dengan cara penetapan. Selain itu, salah satu syarat yang diberikan UU No. 13  Tahun 2012 adalah Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berasal dari partai politik.  Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana pola interaksi yang terjadi antara  parlemen dan pemerintah DIY dalam hal kegiatan pengawasan sebagai  pelaksanaan prinsip Check And Balances.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis  dan sosiologis dengan tipe penelitian lapangan (field research). Adapun informasi  didapatkan melalui kegiatan interview terhadap anggota dewan dan hasilnya  selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan dalam undang-undang, perda,  peraturan dewan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang  dilakukan oleh DPRD DIY terhadap Pemerintah DIY.  Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kegiatan pengawasan  yang dilakukan oleh DPRD DIY dilakukan dengan 2 (dua) metode dengan 7  (tujuh) tahapan yang masing – masing memiliki peran penting dalam optimalisasi  hasil dari pengawasan yang dilakukan. Tahapan – tahapan ini selanjutnya  menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah. Dengan model seperti ini  diharapkan mampu menjaga efektifitas dan stabilitas pemerintahan meskipun  dalam pelaksanaannya masih banyak kendala – kendala yang masih membutuhkan  solusi. Adapun kendala – kendala tersebut antara lain peran masyarakat yang  belum optimal, pengawasan yang masih terkesan sporadik dan reaktif, masih  didominasi oleh kepentingan politik, kurang maksimalnya koordinasi dengan  lembaga pengawas lainnya, agenda pengawasan yang belum tersusun sistematis,  kurang optimalnya organisasi sumber daya pengawasan, serta transparansi bagi  masyarakat yang belum optimal. Selain itu status sosial kepala daerah yang  berbeda juga terkesan menimbulkan rasa “segan” pada personal anggota dewan  untuk melakukan pengawasan yang lebih dalam terhadap kinerja pemerintah  daerah.  Keyword : Pengawasan, Metode, Daerah Istimewa Yogyakarta
date: 2013-10-24
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11163/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11163/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf
identifier:   IRWANDI SIDO, NIM. 09340036  (2013) ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PEMERINTAH DIY.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.